DPRD Riau Minta Disnakertrans Pastikan Hak Pekerja Korban PHK Terpenuhi

nggota-DPRD-Riau-Fraksi-PDIP-Robin-P-Hutagalung.jpg
(Istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Fraksi PDIP, Robin P Hutagalung angkat suara terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di Riau.

Melalui keterangan tertulis, Minggu, 13 April 2025, Robin menyebut bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) seharusnya sudah mengetahui lebih awal terkait rencana perusahaan yang melakukan PHK dalam jumlah besar.

“PHK itu merupakan satu langkah terakhir bagi perusahaan jika memang sudah tidak mampu membayar upah buruh mereka,” tutur Robin dalam keterangan tersebut.

Robin menilai, PHK tidak hanya soal pekerja maupun pemerintah, namun perusahaan juga tidak menginginkan itu terjadi.

"Tapi kalaupun harus di-PHK dengan alasan yang jelas, tentu sebaiknya pemerintah provinsi (Disnakertrans) bisa melakukan mediasi antara perusahaan dengan pekerja agar mendapatkan langkah atau solusi supaya PHK ini tidak terjadi," ujar Robin.


Robin juga menyampaikan bahwa pihak Disnakertrans harus memanggil perusahaan yang bersangkutan untuk mencari kejelasan terkait PHK.

"Apa yang mendasari perusahaan melakukan PHK, kira-kira bagaimana penetapan PHK dilakukan serta dilakukan mediasi antara perwakilan pekerja dengan perusahaan," kata Robin.

Jika perusahaan harus melakukan PHK karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu membayar hak pekerja, Robin menekankan bahwa pemerintah harus memastikan hak-hak pekerja harus dibayarkan. 

"PHK ini bukan keinginan perusahaan, apalagi pekerja. Tapi yang penting bagaimana ketika proses PHK dilaksanakan perusahaan, semua hak-hak pekerja jangan sampai ada yang tidak terselesaikan dan sesuai dengan undang-undang yang ada," tegasnya.

Robin juga mengaku akan meminta validasi dari Dinas Ketenagakerjaan berapa buruh yang terdampak PHK tersebut. Dirinya akan melihat perusahaan mana saja yang sudah melakukan PHK terhadap pekerjanya.

"Kita juga turut prihatin dengan kondisi ekonomi yang sangat tidak baik saat ini secara global, dan mereka harus menerima PHK. Tapi kita berharap, PHK ini jalan terakhir yang dilakukan oleh perusahaan," pungkasnya.