Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah, menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang dinilainya semakin memprihatinkan. Lesunya aktivitas jual beli kini dirasakan langsung oleh para pedagang dan berdampak pada perlambatan perekonomian di Kota Pekanbaru.
“Kita harus memaklumi kondisi Pekanbaru saat ini. Daya beli masyarakat sangat menurun, pedagang juga merasakan dampaknya. Aktivitas jual beli benar-benar lesu,” ujar Fathullah, Selasa 13 Januari 2026.
Politisi Partai Demokrat tersebut menilai, salah satu faktor utama penyebab melemahnya daya beli adalah belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2026. Kondisi ini membuat perputaran uang di daerah belum berjalan secara optimal.
“Selama APBD belum disahkan, otomatis peredaran uang tidak berjalan. Akibatnya, aktivitas ekonomi pedagang ikut terhenti,” jelasnya.
Menurut Fathullah, sebagian besar perputaran ekonomi di Pekanbaru sangat bergantung pada belanja pegawai, khususnya aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut, sekitar 40 hingga 50 persen peredaran uang di sektor perdagangan bersumber dari konsumsi ASN.
Baca Juga
“Kalau gaji ASN sudah cair, pedagang biasanya langsung ikut terbantu. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh belanja pegawai terhadap ekonomi lokal,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, saat ini banyak masyarakat menghadapi keterbatasan keuangan sehingga harus memprioritaskan kebutuhan tertentu, terutama pendidikan anak.
“Banyak warga berpikir, biarlah kebutuhan makan dikurangi, yang penting anak bisa tetap sekolah. Ini realita yang sedang terjadi dan perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Menghadapi tantangan ekonomi yang diperkirakan semakin berat di tahun 2026, Fathullah meminta Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Wali Kota, untuk memberi perhatian serius terhadap upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap ekonomi Kota Pekanbaru bisa segera ditingkatkan agar daya beli masyarakat kembali membaik. Jangan sampai kondisi ini memicu persoalan sosial, seperti kesulitan pangan hingga gizi buruk, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” pungkasnya.
