Seleksi Praja IPDN 2016 Dipastikan Tak Ada Kecurangan

PNS-Pemprov-Riau-Maaf-maafan.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ZUHDY FEBRYANTO)

 

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Riau, Asrizal menjamin tak ada kecurangan dan percaloan dalam proses penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun ajaran 2016-2017 ini. Jaminan tersebut ia lontarkan melihat masih banyak masyarakat yang berstigma bahwa ada kecurangan dalam penerimaan sekolah kedinasan pemerintah tersebut.

 

Asrizal menjelaskan kini seluruh proses tahapan seleksi yang dilakukan sifatnya sudah sangat terbuka dan transparan. Mulai dari proses pendaftaran berkas administrasi hingga proses seleksi kesehatan semuanya dilakukan secara online dan terbuka lewat publik.

 

"Kita pastikan seleksi tahun ini sudah transparan dan terbuka. Sistem yang telah dibangun sekarang sudah tak bisa tertutup lagi. Kita menggunakan website resmi IPDN untuk mengumpulkan berkas pendaftaran dari peserta," kata Asrizal, Jumat (13/5/2016).

BACA JUGA: Pendaftar 694 Pelamar, Kuota Diterima Jadi Praja IPDN 22 Orang

 


Pada tahapan Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang tahapannya sudah berlalu kemarin, para peserta calon praja yang mengikuti ujian tertulis tersebut bisa langsung melihat hasil ujian yang ia jawab tak berselang lama setelah mereka selesai menjawab seluruh soalnya.

 

"Selesai mereka ujian, mereka bisa langsung melihat hasil jawaban mereka tanpa direkayasa, karena semuanya menggunakan sistem komputer online. Jadi dari mana potensi kecurangan bisa dilakukan karena sekarang kita sudah memperketat proses seleksi untuk menghindari stigma masyarakat yang masih pesimis," urainya.

 

Riau sendiri mendapat jatah bagian sebanyak 22 praja IPDN untuk tahun 2016 ini. Jumlah itu menurut Asrizal sudah standar dan sesuai dengan kuota daerah di Riau. Bahkan di beberapa provinsi lain, jumlah praja yang diterima jumlah kuotanya lebih sedikit ketimbang Riau.

KLIK JUGA: Riau Minta Agar IPDN Tetap di Rokan Hilir

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun ajaran 2016-2017 ini hanya menetapkan 900 kursi dari 1400 orang yang diminta oleh pihak IPDN.

 

"Se-Indonesia untuk tahun ajaran tahun ini, penerimaan praja hanya 900 praja saja dan itu dibagi ke seluruh Indonesia. Sedangkan kita memintanya lebih banyak dari itu. Kita minta sebanyak 1400 orang," papar Asrizal.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline