RIAU ONLINE, PEKANBARU - PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) menegaskan bahwa kesejahteraan para pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kegiatan operasional perusahaan menjadi fokus utama menyusul kabar pencabutan izin konsesi kehutanan Perseroan di Provinsi Riau oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (20/11/2026), pihak perusahaan mengaku baru mengetahui keputusan pencabutan izin tersebut melalui pemberitaan media dan kini tengah menanti pemberitahuan serta penjelasan resmi dari pemerintah.
Di tengah ketidakpastian pascaputusan tersebut, perusahaan menyoroti besarnya skala tenaga kerja yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Dalam keterangannya, manajemen PT RAPP menyampaikan sikap resmi terkait kondisi tersebut.
"Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa,” demikian ditulis dalam keterangan resmi RAPP, Jumat, 20 November 2026.
Dampak ekosistem ketenagakerjaan perusahaan tercatat meluas jauh hingga ke luar lingkungan pabrik dan area operasional inti. Merujuk pada data studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas operasional PT RAPP diperkirakan menyokong sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di wilayah Riau, serta sekitar 300.000 lapangan pekerjaan secara nasional di seluruh Indonesia.
Selain itu, keberadaan perusahaan selama lebih dari tiga dekade juga berkaitan erat dengan denyut nadi ekonomi masyarakat sekitar, khususnya di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kawasan yang pada tahun 1993 hanya dihuni sekitar 200 orang tersebut kini telah berkembang menjadi ibu kota kabupaten dengan populasi mencapai sekitar 250.000 jiwa, di mana sekitar 20 persen di antaranya diperkirakan memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan operasional perusahaan.
Untuk menjaga stabilitas dan mengantisipasi gejolak di lapangan, manajemen memastikan jalur komunikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok dan operasional.
"Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul."
Di sisi lain, pihak perusahaan menyatakan tetap menghormati kewenangan pemerintah dan berkomitmen menjalin komunikasi yang konstruktif dengan otoritas terkait sembari menunggu mekanisme resmi lebih lanjut.
"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan."

