Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pemilu 2024. (Tangkapan Layar)
Senin, 19 Oktober 2026 21:33 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) yang terdiri dari sejumlah elemen mahasiswa merencanakan aksi demonstrasi pada Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi demonstrasi ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) 2026, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan gerakan tersebut akan berlangsung dalam dua rangkaian, yakni aksi simbolik pada pagi hari dan aksi massa pada siang hingga sore hari.
Aksi simbolik dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pukul 09.00 WIB. Sementara aksi massa akan digelar di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, mulai pukul 15.00 WIB.
"Satukan barisan, satukan kemarahan, dan satukan perlawanan, karena rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!" kata Yatalathof, dikutip dari Suara.com, Senin, 19 Oktober 2026.
Baca Juga
Gerakan ini melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain BEM UI, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang.
Kemudian juga Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM), BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Komite Sadar sebelumnya telah menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua. Hasilnya, sebanyak 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal.
Sejumlah persoalan menjadi sorotan responden. Sebanyak 71,1 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, 62,7 persen menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat, dan 70,6 persen menyoroti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan negara.
Di bidang lingkungan, 83,5 persen responden menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan. Sementara itu, 67,4 persen menyoroti mahalnya biaya pendidikan dan 41,6 persen menilai sektor ekonomi serta keuangan mendesak untuk diperbaiki.
Komite Sadar menilai hasil survei tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan.
