KPK Sebut Ongkos Politik Mahal Salah Satu Pemicu Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Minggu, 19 Juli 2026 11:36 WIB Editor: Anggun Rosita Alifah

Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby (kanan) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.

Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby (kanan) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

RIAU ONLINE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai mahalnya ongkos politik jadi pemicu maraknya kepala daerah yang terpilih pada hasil Pilkada 2024 yang terjaring tangkap tangan (OTT).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, hingga pertengahan 2026, sebanyak 15 kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka dari operasi senyap KPK tersebut.

"Dari perkara yang ditangani KPK, salah satu faktor yang kerap muncul adalah tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah," kata Budi, dikutip dari Suara.com, Minggu, 19 Juli 2026.

Budi mengungkapkan, ada keterkaitan antara pihak yang mendanai kandidat saat pilkada dengan keuntungan yang diperoleh setelah kandidat tersebut terpilih.

"Beberapa kasus menunjukkan adanya hubungan antara dukungan pendanaan politik dengan upaya memperoleh keuntungan setelah kandidat menjabat," ujarnya.

Pola tersebut, kata Budi, terlihat dalam perkara dugaan suap pengurusan jabatan, suap proyek di RSUD Ponorogo, hingga dugaan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko. Dalam kasus itu, penyandang dana politik diduga mendapat akses mengatur proyek pemerintah.

Modus serupa juga ditemukan dalam perkara di Kabupaten Langkat. Pihak swasta yang merupakan bagian dari tim sukses kepala daerah diduga memperoleh berbagai paket pekerjaan setelah kandidat yang didukung memenangkan pilkada.

Temuan tersebut, lanjut Budi, sejalan dengan hasil Kajian Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Direktorat Monitoring KPK.

Kajian itu menyimpulkan bahwa tingginya biaya kampanye dan ongkos politik menjadi salah satu persoalan mendasar yang meningkatkan risiko korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang menduduki jabatan publik.

Menurut KPK, besarnya biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk memperoleh dukungan politik, berkampanye, hingga mengamankan suara pemilih mendorong munculnya pencarian sumber pendanaan yang tidak transparan dan berpotensi berasal dari praktik koruptif.

"Temuan KPK menunjukkan bahwa besarnya biaya pemenangan pemilu mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif baik sebelum maupun setelah menjabat," kata Budi.

Selain itu, sistem kampanye yang masih mengandalkan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, hingga mobilisasi massa dinilai membuat kontestasi politik semakin mahal.