Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (tengah) berfoto bersama peserta apel siaga pengendalian kebakaran lahan di Serpong, Banten pada Senin, 24 Februari 2025.
(ANTARA/HO-KLH)
Senin, 24 Februari 2025 12:01 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq ingatkan pentingnya langkah antisipatif dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2025 di Serpong, Senin, 24 Februari 2025.
Hanif juga mengingatkan bahwa dampak dari kebakaran lahan tidak hanya mengancam lingkungan sekitar tapi juga berpengaruh terhadap krisis iklim global.
"Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi," kata Hanif, dikutip dari ANTARA.
"Setiap titik panas harus ditangani dengan cepat melalui patroli darat, udara, dan pemanfaatan teknologi terbaru," imbuhnya.
Langkah-langkah strategis yang harus diambil meliputi identifikasi wilayah rawan, peningkatan koordinasi lintas sektor, pengawasan berbasis teknologi, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Baca Juga
Hanif menyerukan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, POLRI, pelaku usaha, serta masyarakat, untuk memperkuat sinergi pencegahan kebakaran lahan, menjelang kemarau 2025.
Edukasi dan kampanye publik harus digencarkan di kawasan rawan kebakaran. Monitoring prakiraan cuaca secara berkala juga menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi.
Hanif juga memastikan pemerintah menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengendalian kebakaran di wilayah rentan.
Tidak hanya itu, jelasnya, kebakaran lahan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi nasional.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah kebakaran lahan.
"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan sistem pencegahan yang efektif,” tutur Hanif.
“Setiap pihak memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan rawan kebakaran agar tetap aman. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat mengurangi risiko dan dampak kebakaran secara signifikan," pungkasnya.
Provinsi dengan potensi kebakaran tertinggi meliputi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, Papua Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.(ANTARA)
