PDIP Mohon Maaf Tidak Bisa Bergabung dengan Koalisi Perubahan di Pilpres 2024

RIAU ONLINE, JAKARTA-PDIP menjadi satu-satunya Partai Politik yang mampu mengusung bakal calon presiden menghadapi Pilpres 2024. Namun PDI Perjuangan  tidak akan berjalan sendirian dalam menghadapi Pilpres 2024.

PDIP terbuka berkoalisi, bahkan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Tetapi untuk Koalisi Perubahan yang sedang dibangun NasDem, PKS, dan Demokrat; PDIP dengan tegas menutup diri. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton dalam diskusi bertajuk Safari Elite Politik dan Pesan Damai Pemilu 2024 di DPR RI, Kamis (16/2/2023).

"Maka penjajakan penjajakan itu penting, kita bukan orang dulu baru ngumpul-ngumpulin tadi, kita menjajaki kerja sama dulu," kata Masinton.

"Artinya kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf," Masinton menambahkan.

Masinton menyampaikan alasan mengapa PDIP enggan bergabung di Koalisi Perubahan yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Salah satunya ialah karena PDIP bersama partai-partai di koalisi pendukung pemerintahan Jokowi sudah melakukan perubahan, bahkan sejak periode pertama hingga periode kedua Jokowi.

"Karena apa? PDIP bersama dengan teman-teman dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan. Jadi dalam fase pertama 2014, 2016 dan sekarang 2019 ke 2024 ini memang berjalan di rel perubahan," katanya.

Masinton berujar banyak hal yang sudah mengalami perubahan. Di mana tadinya sebelum kepemimpinan Jokowi tidak terasa, tetapi setelah Jokowi memimpin perubagan itu dapat dirasakan, semisal dalam hal pembangunan.

"Itu tadi kita katakan, kalau PDIP bergabung dengan teman-teman yang mau ubah rumahnya, apa lagi yang mau kita ubah? Justru kita sedang berjalan di rel perubahan Indonesia ini, dan kita akan sempurnakan langkah-langkah perubahan ini terus-menerus, sampai target kita ke 2045 sebagai Indonesia emas itu," kata Masinton.

Kendati begitu, menyoal arah koalisi dan siapa calon presisen yang akan diusung PDIP, Masinton menegaskan hal itu menjadi ranah Ketua Umum Megawati Soekarnopitri untuk memutuskan.

"Kita tunggu Ibu Mega, Jadi terutama kalau watak dan karakter PDIP, banteng itu selalu berjalan beriringan, tidak pernah berjalan sendiri, pun kalau dia erjalan sendiri ya dia tetap kokoh tegar gitu," kata Masinton.

Terbuka Peluang Reunian

PDI Perjuangan terbuka dengan harapan Gerindra yang ingin partai-partai tetap membuka pintu untuk kemudian guyup di satu koalisi besar.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Sadarestu memandang apa yang menjadi harapan Gerindra bukan hal mustahil. Peluang menuju ke arah sana juga memungkinkan.

"Yang namanya politik itu semuanya serba mungkin. Tidak ada politik itu saat ini juga masih sangat cair," kata Sadarestu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2023).

Termasuk apabila partai-partai pendukung pemerintagan Jokowi saat ini bergabung kembali, melakukan reuni untuk berkoalisi bersama di 2024, PDIP membuka peluang tersebut.

"Ya iya lah tentunya (terbuka untuk reunian)," kata Sadarestu.

Tetapi diakui Sadarestu, PDIP belum sampai melakukan pembahasan ke arah koalisi besar hasil reunian partai pendukung pemerintahan Jokowi.

"Kalau itu, saya belum, belum pernah ada pembahasan," ujarnya.

Walau PDIP membuka diri dengan segala dinamika yang ada ke depan, tetapi ditegaskan Sadarestu, semua keputusan baik berkaitan dengan koalisi maupun pemilihan capres dan cawapres akan diputuskan Ketua Umun Megawati Soekarnoputri.

"Kembali lagi bahwa yang begitu itu sudah menjadi, itu nanti dari ibu ketua umum karena hak prerogatif ada di ibu ketua umum sebagai penentu tentunya," kata Sadarestu dikutip dari suara.com