Ilustrasi pajak kendaraan (Foto: Aditya Pratama Niagara/kumparan)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau mengumpulkan Rp1.922.156.598 selama berlangsungnya penerapan diskon 40 persen bagi kendaraan angkutan barang.
Hal ini disampaikan Kepala Bapenda Provinsi Riau Ninno Wastikasari, Rabu 11 November 2206. Ia menjelaskan, jumlah ini dikumpulkan dari 438 unit kendaraan angkutan barang yang menunaikan pajaknya.
"Total PAD yang didapat dari program diskon 40 persen pokok pajak kendaraan angkutan barang sebesar Rp1.922.156.598. Jumlah tersebut berasal dari 438 unit kendaraan," ujarnya.
Ia menjelaskan, program diskon 40 persen ini masih akan berlangsung hingga 31 Desember 2026. Bapenda berharap agar kendaraan lain yang belum membayar pajak segera memanfaatkan diskon tersebut.
"Dari data kami hingga saat ini ada 248.715 unit kendaraan angkutan barang yang masih menunggak pajak. Yang sudah mendaftar dan terverifikasi sebanyak 591 unit, yang sudah membayar 438 dan yang belum membayar 153 unit," jelasnya.
Menurutnya, pengurusan diskon 40 persen bisa didapatkan dengan syarat, badan usaha menyiapkan STNK kendaraan, surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Surat permohonan harus diserahkan ke kantor Samsat paling lambat tanggal 15 Desember 2026.
Baca Juga
Program ini tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau.
"Masyarakat diimbau untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum mendatangi kantor pelayanan Samsat," jelasnya.
Tak hanya bagi kendaraan angkutan barang, sebelumnya Bapenda juga memberlakukan pemutihan PKB bagi kendaraan bermotor. Kebijakan penghapusan denda tunggakan PKB ini adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat untuk melunasi kewajibannya tanpa perlu terbebani oleh akumulasi denda keterlambatan yang selama ini membengkak.
"Masyarakat cukup membayar nilai pajak pokoknya sesuai ketentuan yang ditetapkan selama kebijakan ini berlangsung," jelasnya.
Lanjutnya, pembebasan pokok pajak ini secara khusus diberikan kepada para wajib pajak yang tercatat tidak melakukan pembayaran pokok pajak terutang selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak kendaraan.
Wajib pajak juga tidak perlu membayar seluruh tunggakan tahun-tahun sebelumnya secara penuh.
"Pokok pajak kendaraan bermotor yang dibayar adalah pajak terutang tahun terakhir ditambah dengan pokok pajak tahun berjalan,"pungkasnya.
