Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, meninjau Dapur MBG di Payung Sekaki, Pekanbaru, usai diresmikan., Rabu, 14 Oktober 2026 (RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi, Rabu, 14 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 dapur berada di Provinsi Riau.
Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito hadir langsung meresmikan SPPG Payung Sekaki Air Hitam 3 di Jalan Karya Bakti Ujung, Pekanbaru.
Ia mengatakan peresmian tersebut merupakan langkah untuk memperluas pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, dari total 980 dapur yang diresmikan di 16 provinsi, Provinsi Riau mendapat alokasi 87 dapur SPPG.
Baca Juga
“Dan untuk Provinsi Riau ada 87 dapur,” kata Harjito saat peresmian.
Harjito menyebutkan, saat ini terdapat 683 SPPG yang telah beroperasi di Provinsi Riau. Sementara itu, 13 SPPG lainnya masih disuspend karena sejumlah persoalan, termasuk belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia juga menyampaikan, program MBG di Riau ditujukan untuk menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat. BGN pun terus mendorong perluasan layanan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses makanan bergizi.
Menurut Harjito, keberadaan dapur SPPG tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pemasok pangan lokal.
Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, mulai dari tata kelola dapur hingga pengawasan kualitas makanan dan rantai pasok.
Sebelumnya, BGN menyatakan pembukaan 980 dapur SPPG di 16 provinsi tersebut menyasar 1,4 juta penerima manfaat. Perluasan layanan ini diharapkan mendukung pemerataan akses makanan bergizi sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
