Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Memasuki musim hujan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mempercepat pembangunan dan pembenahan drainase di sejumlah titik yang rawan mengalami genangan hingga banjir.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, pembangunan drainase saat ini tengah berlangsung di enam ruas jalan, yakni Jalan Darma Bakti, Jalan Paus, Jalan Suka Karya, Jalan Srikandi, Jalan Teratai dan Jalan Embun Pagi.
Selain membangun saluran baru, Dinas PUPR juga melakukan normalisasi terhadap drainase yang mengalami pendangkalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan saluran mampu menampung dan mengalirkan debit air ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois, mengapresiasi pengerjaan drainase yang dinilainya mulai menggunakan peralatan yang lebih memadai, terutama pada kawasan yang selama ini dikenal rawan genangan.
"Ini satu kemajuan. Proses pengerjaan yang dilakukan tahun ini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dulu hampir semua pengerjaan drainase menggunakan tenaga manual sehingga hasilnya kurang maksimal," ujar Rois, Senin 5 Oktober 2026.
Menurutnya, penggunaan alat berat dalam pengerjaan drainase dapat mempercepat proses, terutama di kawasan yang membutuhkan penanganan serius.
Namun, Rois juga mengingatkan agar proses pembangunan tetap memperhatikan aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi pekerjaan. Sebab, pengerjaan drainase yang berlangsung di badan atau sisi jalan berpotensi mengganggu aktivitas perdagangan.
"Memang ada konsekuensinya. Tetapi ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan pekerjaan. Pemerintah kota harus melihat ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia berharap pengerjaan dapat dilakukan secepat mungkin sehingga persoalan banjir dapat ditangani, sementara masyarakat dan pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitasnya.
"Di satu sisi masyarakat terbantu karena terbebas dari air tergenang atau banjir, tetapi di sisi lain mereka juga tetap bisa berusaha," tambahnya.
Baca Juga
Politisi PKS ini mengingatkan, memasuki musim hujan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah tidak seharusnya menunggu hingga terjadi banjir atau kondisi ekstrem baru melakukan penanganan.
Menurutnya, pemetaan kawasan rawan banjir sebenarnya telah dimiliki pemerintah. Karena itu, langkah berikutnya adalah memastikan seluruh sarana dan personel siap digunakan ketika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.
"Kalau pemetaan daerah rawan banjir sudah ada, tinggal dimaksimalkan. Ini sesuatu yang rutin, jadi perlu lebih diseriuskan," ujarnya.
Ia juga meminta peralatan penanganan banjir diperiksa sejak dini, termasuk memastikan alat berat dan sarana pendukung dalam kondisi siap.
"Jangan menunggu alatnya dicek ketika kondisi sudah parah. Harus dipersiapkan jauh-jauh hari," tegasnya.
Rois menilai dukungan anggaran juga perlu dioptimalkan, termasuk dengan memanfaatkan alokasi dalam perubahan APBD (APBD-P) 2026 apabila diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir.
Pohon Rawan Tumbang Juga Perlu Diantisipasi
Selain persoalan drainase dan banjir, Rois turut menyoroti keberadaan pohon-pohon besar di sejumlah ruas jalan Pekanbaru yang berpotensi tumbang saat hujan deras disertai angin kencang.
Ia menyebut kondisi tersebut perlu diantisipasi karena pohon yang tumbang dapat membahayakan pengguna jalan, rumah warga hingga jaringan listrik.
"Untuk menumbuhkan satu pohon itu perlu waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Karena itu, jangan sembarangan menebang pohon," katanya.
Menurut Rois, apabila terdapat pohon yang sudah membahayakan karena kondisinya rapuh, mengganggu kabel listrik atau berpotensi tumbang, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya kepada instansi terkait.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta melakukan peremajaan pohon secara terencana. Jika pohon harus ditebang karena pembangunan atau pelebaran jalan, menurutnya harus ada kompensasi berupa penanaman pohon baru di lokasi lain.
"Kalau satu pohon ditebang, kompensasinya jangan hanya satu. Bisa ditanam 20 pohon lagi di tempat berbeda. Yang penting jumlah populasi tanaman tetap terjaga dan bahkan bertambah," ujarnya.
Rois juga meminta pemerintah melakukan penyisiran terhadap pohon-pohon yang sudah tua atau berpotensi mengganggu infrastruktur.
Menurutnya, tidak semua jenis pohon memiliki karakteristik akar yang sama. Ada jenis pohon yang akarnya dapat merusak badan jalan hingga menyebabkan permukaan aspal terangkat.
"Kalau memang ada jenis pohon yang akarnya mengganggu aspal, saya pikir perlu segera diremajakan. Tetapi pohon penggantinya jangan hanya satu karena pohon baru membutuhkan waktu untuk tumbuh besar," pungkasnya.
