(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tunda bayar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada pihak ketiga berangsur dilunasi. Pemerintah kota saat ini tengah fokus menyelesaikan tunda bayar sebelumnya sehingga tidak ada lagi utang pada tahun lalu.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengungkapkan, tunda bayar sebesar Rp 185 miliar sebelum anggaran belanja tahun 2023. Sebagian tunda bayar itu telah diselesaikan pada tahun lalu.
"Sisa tunda bayar menjadi Rp 167 miliar. Tunda bayar tersebut tidak bertambah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023," jelasnya.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru Samto menyampaikan, pada tahun 2023, Pemko Pekanbaru berusaha memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah.
"Kami terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor PAD dalam rangka untuk membiayai program-program kegiatan. Hal ini digambarkan adanya peningkatan realisasi PAD setiap tahun," jelasnya.
Baca Juga
Pada 2023, PAD terealisasi sebesar Rp 890.286.830.690,38. PAD meningkat Rp 91.265.346.264,73 (11,42 persen) dari tahun 2022.
Pada 2023, utang belanja daerah sebesar Rp 163.468.432.364,63 atau mengalami penurunan sebesar Rp 21.873.464.865,02 (11,80 persen) dibandingkan tahun 2022. "Sehingga, penambahan tunda bayar tak terjadi lagi pada tahun berjalan," ujar Samto.
Ia menambahkan bahwa Pemko Pekanbaru terus berkomitmen untuk menyelesaikan sisa utang tersebut secara bertahap dengan mengalokasikan pada APBD 2024 sebesar Rp 43.420.955.422.
Tunda bayar belum dapat diselesaikan karena pemko wajib mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak sebesar Rp 83.930.928.815.
"Kami juga harus mengalokasikan belanja kesehatan berupa pelayanan UHC sebesar Rp41.773.746.000. Pelayanan UHC ini dimulai sejak tahun lalu dan masih berlangsung hingga saat ini," jelas Samto.
