Komisi III DPRD Pekanbaru Bawa Soroti Keluhan Sulitnya Masuk SMP Negeri ke BPMP

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan kunjungan kerja ke Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Senin 27 April 2026, guna membahas kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.

Kunjungan tersebut turut melibatkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Dinas Pendidikan (Disdik), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru. Pertemuan juga dihadiri pihak BPMP Provinsi Riau bersama Ombudsman RI Perwakilan Riau.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Niar Erawati, mengatakan kunjungan itu dilakukan untuk menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya akses masuk ke sekolah negeri, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Saat reses, kami terus menerima pertanyaan yang sama tentang sulitnya masyarakat mendaftarkan anak ke sekolah negeri, padahal jarak rumah mereka sangat dekat dengan sekolah,” ujar Niar, Rabu, 29 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga menyoroti kesenjangan antara jumlah lulusan sekolah dasar (SD) dengan daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Pekanbaru. Berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Pendidikan, terdapat lebih dari 4.800 lulusan SD yang diperkirakan tidak tertampung di SMP negeri.

“Ini menjadi persoalan serius. Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan adanya selisih cukup besar antara jumlah tamatan SD dengan kapasitas SMP negeri. Bahkan Ombudsman juga melihat persoalan ini perlu mendapat perhatian serius,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

Melihat kondisi tersebut, Komisi III DPRD Pekanbaru berharap BPMP Provinsi Riau dapat meneruskan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, agar Kota Pekanbaru memperoleh kebijakan khusus terkait kuota penerimaan siswa.

“Harapannya ada kebijakan khusus untuk Pekanbaru, termasuk kemungkinan penambahan kuota, karena daya tampung SMP negeri saat ini belum mencukupi,” katanya.

Selain itu, DPRD Pekanbaru juga mendorong agar siswa yang tinggal di sekitar sekolah, khususnya dari keluarga kurang mampu, mendapat prioritas dalam pelaksanaan SPMB 2026.

“Kami ingin masyarakat kurang mampu yang rumahnya dekat sekolah bisa lebih diprioritaskan. Dengan begitu, bantuan pendidikan juga menjadi lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Tak hanya membahas persoalan daya tampung, pertemuan tersebut juga menyinggung fenomena sekolah favorit yang masih menjadi pilihan utama masyarakat. Menurut Niar, paradigma tersebut harus diubah dengan menghadirkan kualitas pendidikan yang merata di seluruh sekolah.

“Kita tidak ingin hanya ada beberapa sekolah favorit. Ke depan, semua sekolah di Pekanbaru harus menjadi sekolah favorit dengan kualitas yang setara,” tegasnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Komisi III DPRD Pekanbaru mengusulkan pemetaan kualitas sekolah, baik dari sisi tenaga pengajar maupun fasilitas pendidikan. Jika ditemukan ketimpangan, maka pemerataan dapat dilakukan, termasuk melalui rotasi atau distribusi guru secara merata.

“Kalau ada sekolah yang dianggap unggul karena kualitas gurunya, maka ke depan perlu ada pemerataan agar seluruh sekolah memiliki kualitas yang sama,” pungkas Niar. (Galeri Foto DPRD Kota Pekanbaru)