Telaah RPPLH, Pansus Rapat dengan OPD Terkait

Humas-DPRD1.jpg
(Humas DPRD Riau)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dalam rangka membahas dan menelaah kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Riau tahun 2022-2051, Pansus RPPLH mengadakan rapat mengingat semua aturan yang ada di Peraturan Perundang-undangan, telah masuk dalam Perda ini.

Humas DPRD1 

Pansus RPPLH DPRD Riau saat rapat dengan OPD terkait (Dok. Humas DPRD Riau)

Humas DPRD8

Suasana rapat antara Pansus RPPLH DPRD Riau dengan pihak Pemprov Riau. (Dok. Humas DPRD Riau)

Kepala Biro (Kabiro) Hukum Setda Provinsi Riau Elly Wardhani, berharap adanya pertimbangan dari DLHK Provinsi Riau dan harus lebih memperhatikan kembali secara spesifik draft Ranperda RPPLH itu

 Humas DPRD2

Ketua Pansus RPPLH, Parisman Ihwan, saat memimpon rapat dengan OPD terkait. (Dok. Humas DPRD Riau)

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus, Parisman Ihwan, menyampaikan RPPLH tingkat provinsi bisa mengacu pada Provinsi Sumatera Selatan karena Riau memiliki kemiripan daerah dengan Sumatera Selatan.


 Humas DPRD3

Pihak Pemprov Riau saat mengikuti rapat dengan Pansus RPPLH DPRD Riau. (Dok. Humas DPRD Riau)

"Untuk itu program kegiatan yang nantinya akan tercantum di RPPLH tingkat kabupaten/kota, disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Jadi ditingkat Provinsi RPPLH kami hanya sampai tingkat kebijakan," ujarnya, Rabu, 1 Maret 2023.

 Humas DPRD4

Pihak Pemprov Riau saat mengikuti rapat dengan Pansus RPPLH DPRD Riau. (Dok. DPRD Riau)

Humas DPRD7

Anggota Pansus RPPLH, Piter H Marpaung, saat rapat dengan OPD terkait. (Dok. Humas DPRD Riau)

Sementara itu, legislator lainnya, Eva Yuliana, menyarankan agar pembahasan terkait pengelolaan sampah disetiap kabupaten/kota untuk diperbanyak.

 Humas DPRD5

Pihak Pansus RPPLH DPRD Riau, Parisman Ihwan, Piter Marpaung, dan Eva Yuliana saat rapat dengan OPD terkait. (Dok. Humas DPRD Riau)

Humas DPRD6

Anggota Pansus RPPLH DPRD Riau, Eva Yuliana, saat mengikuti raoat dengan OPD terkait. (Dok. Humas DPRD Riau)

"Sebaiknya ditambahkan data volume sampah dan kondisi pengelolaan sampah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau. Karena saya lihat bahasan tentang persampahan hanya satu paragraf saja yang tertuang di dokumen RPPLH ini, sedangkan pengelolaan persampahan termasuk salah satu arahan RPPLH Provinsi Riau," terang Eva. (Galeri Foto DPRD Riau).