Kabut tebal menyelimuti Bandara SSK II Pekanbaru, Selasa, 13 Oktober 2026 (RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
Selasa, 13 Oktober 2026 19:08 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pemerintah belum membahas lebih lanjut tawaran bantuan pemadaman karhutla dari Malaysia dan Singapura.
"Tadi belum dibahas," kata Dudung, usai rapat terbatas penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026 malam.
Menanggapi hal ini, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan tawaran bantuan dari negara tetangga maupun negara sahabat guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai bantuan internasional dapat menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat penanganan karhutla yang dampaknya telah meluas hingga ke negara tetangga.
Menurut dia, masih terdapat titik api di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan yang membutuhkan penanganan intensif karena kebakaran tersebut tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.
Baca Juga
"Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," kata Sultan,dikutip dari ANTARA, Selasa, 13 Oktober 2026.
Sultan meyakini pemerintah Indonesia terbuka terhadap niat baik negara tetangga yang menawarkan bantuan pemadaman karhutla.
Ia menilai penerimaan bantuan tersebut tidak harus didahului dengan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Meski demikian, Sultan berpandangan pemerintah masih memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menangani kebakaran yang terjadi.
"Kami mengapresiasi upaya serius pemerintah dalam memperkuat aksi penanggulangan bencana karhutla," ujarnya.
Ia mengatakan Indonesia sebelumnya juga pernah menerima bantuan dari Jepang dalam penanganan karhutla.
"Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh," katanya. (ANTARA)
