Rakernas Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, yang berlangsung di Jimbaran, Badung, Bali, 17–19 Juli 2025. (Istimewa)
Kamis, 17 Juli 2025 16:00 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, PEKANBARU - PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) kembali menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan karyawan dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah (FSP-BPD) se-Indonesia, yang berlangsung pada 17–19 Juli 2025 di Jimbaran, Badung, Bali.
Dalam forum nasional tersebut, dua perwakilan Serikat Pekerja BRK Syariah dipercaya menduduki posisi strategis dalam jajaran pengurus pusat. M. Dwi Harsadi Putra ditunjuk sebagai Bendahara I, sementara Ashadi Cahyadi masuk dalam Departemen Hukum dan Ketenagakerjaan.
"Keberadaan federasi ini memperkuat posisi tawar pekerja BPD, sekaligus menjadi mitra strategis manajemen dalam menciptakan iklim kerja yang sehat dan berkelanjutan. BRK Syariah juga menjadi salah satu pendiri federasi ini," ujar Dwi.
Dwi menambahkan, federasi ini dibentuk dengan visi kuat untuk mewujudkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan pekerja melalui sinergi nasional yang menjunjung tinggi profesionalisme, prinsip syariah, dan nilai-nilai keadilan sosial.
Baca Juga
Ia menegaskan bahwa keikutsertaan BRK Syariah di forum nasional ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam memberdayakan karyawan (people empowerment), sejalan dengan transformasi BRK ke arah syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Rakernas FSP-BPD kali ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong kemitraan strategis antara BPD dan sektor swasta. Staf Khusus Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Penta Peturun, mendorong perusahaan swasta besar di daerah untuk menggunakan layanan BPD.
"Kalau perlu, kita datangi langsung perusahaan-perusahaan besar agar menggunakan jasa BPD sesuai domisilinya. Supaya bank daerah maju dan masyarakat ikut berkembang," ujarnya.
Sementara itu, Presiden pertama Federasi SP BPD SI, Alex Sandra, menyatakan bahwa Rakernas tidak hanya bersifat seremoni, tapi merupakan ajang memperkuat kolaborasi antara pekerja, manajemen bank, dan pemerintah.
"Kami akan dorong MoU tripartit antara serikat pekerja, manajemen bank, pemerintah daerah, dan Kementerian Ketenagakerjaan di setiap provinsi," tegasnya.
Alex juga menekankan pentingnya pembentukan serikat pekerja di seluruh BPD. Dari 27 BPD di Indonesia, masih ada yang belum memiliki serikat pekerja, padahal hal itu menjadi indikator komitmen manajemen terhadap keterbukaan aspirasi dan pemenuhan hak dasar pegawai.
