(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau bersama Komisi II DPR RI menyoroti penerbitan sejumlah sertifikat tanah di Provinsi Riau yang masih terkendala akibat tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan.
Bahan tersebut dalam rapat yang berlangsung di Pangeran Hotel Pekanbaru dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI, Senin 22 April 2024. Jajaran kepala BPN kabupaten/kota di Riau pun hadir dalam rapat yang berlangsung selama beberapa jam.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengaku kaget mengetahui status atas tanah yang sudah bersertifikat bisa terhambat hanya karena SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal otoritas pertanahan itu mutlak ada di BPN.
"Kalau kita membaca Undang Undang 41 Tahun 1999, tidak ada di sana diatur mengenai tanah, yang diatur mengenai hutan, yang sebenarnya hamparan saja berarti bukan tanah," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan KLHK sebenarnya tidak membahas tanah, melainkan hanya hutan. Sedangkan BPN punya kewenangan mutlak tentang tanah. "Kami juga pertanyakan, bagaimana SK dari menteri bisa menganulir undang-undang," sebutnya.
Baca Juga
Menurutnya, Komisi II II DPR RI menilai permasalahan ini bakal jadi evaluasi. Mereka berencana melakukan rapat kerja bersama Menteri ATR/BPN dan Menteri LHK untuk membahas permasalahan ini. Dirinya tidak ingin setelah disertifikatkan, ternyata tanah masuk dalam kawasan hutan.
"Kami akan meminta Dirjen Planologi masuk ke ATR/BPN, itu saja. Kalau begitu kerja BPN tidak akan terganggu lagi, dia sudah satu atap di sana," paparnya.
Kepala BPN Riau, Nurhadi Putra sangat berterima kasih terhadap respon dari pimpinan Komisi II DPR RI bersama anggota. Apalagi para anggota dewan siap mendukung upaya penyelesaian atas permasalahan yang terjadi.
"Karena memang kenyataannya, ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena hal yang terkait instansi lain, dan kami butuh dijembatani agar bisa menyelesaikan permasalahan ini," ungkapnya.
Kehadiran Komisi II DPR RI ini juga menjadi nutrisi untuk menambah semangat. Ia menyatakan BPN berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami juga berharap permasalahan ini bisa tuntas di tingkat pusat," harapnya.
