Keuangan Daerah Kuansing Menipis, Ada OPD Realisasi PAD Hanya 1,13 Persen

hendra.jpg
(robi)

RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Memasuki akhir tahun 2020, kondisi keuangan daerah Kabupaten Kuansing semakin menipis. Selain belum masuknya dana perimbangan juga disebabkan rendahnya capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kuansing.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuansing, sejumlah OPD yang masih sangat rendah capaian PAD-nya pertama Dinas Pertanian Kuansing. Dari Rp 2,1 miliar yang ditargetkan baru terealisasi sampai November 2020 sekitar 1,13 persen.

Kemudian Dinas Kesehatan dengan target Rp 11,3 miliar baru terealisasi 7,98 persen. Lalu Dinas Perhubungan dari target Rp 1,050 miliar terealisasi baru 17,27 persen. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan target Rp 300 juta realisasi 20,53 persen.

Sementara Bapenda dari target Rp 29,8 miliar terealisasi 74,10 persen, BPKAD dari Rp 18 miliar baru terealisasi 27,56 persen. RSUD Teluk Kuantan target Rp 22 miliar terealisasi 82,58 persen. Dinas PUPR target Rp 3,7 miliar terealisasi 44,88 persen.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian target Rp 979 juta terealisasi 46,57 persen. Sekretariat Daerah (Setda) target Rp 700 juta terealisasi 5,95 persen. Dinas LIngkungan Hidup target Rp 343 juta terealisasi 52,92 persen. Selanjutnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan target Rp 125 juta terealisasi 38,31 persen.

"Kondisinya sekarang memang keuangan kita sedang menipis," ujar Kepala BPKAD Kuansing, Hendra saat ditanya kondisi keuangan daerah jelang masuknya akhir tahun 2020, Selasa, 24 November 2020.

Apabila dana perimbangan tidak masuk dan target PAD tidak tercapai, maka kemungkinan akan terjadi tunda bayar pada tahun 2020. "Kita berharap ini tidak terjadi," katanya.

Secara terpisah, Kepala Bapenda Kuansing, Jafrinaldi mengatakan, seluruh OPD sudah disurati agar bekerja semaksimal mungkin supaya target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. "Masih ada waktu," katanya.