Penganggaran Buku Kerja dan Kelender DPRD Kuansing Tidak Dijumpai di Buku Laporan

amburadul.jpg
(istimewa)

Laporan: ROBI SUSANTO

RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kuansing tidak menjumpai adanya pengganggaran buku kerja dan kelender untuk anggota DPRD Kuansing di buku laporan pada salah satu Bagian di Sekretariat dewan (Setwan) DPRD Kuansing.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP DPRD Kuansing, Azrori Analke Apas dalam sidang paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2019, Senin, 29 Juni 2020.

"Terkait penganggaran buku kerja dan kelender untuk anggota DPRD tidak kami jumpai dibuku laporan bagian Setwan," ujar Azrori saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Tidak itu saja, Fraski PPP juga menilai barang yang ada tidak sesuai dengan standar. "Barang yang ada menurut kami tidak sesuai standar," katanya.

Dalam pandangannya, Fraksi PPP juga menyoroti terkait pekerjaan IGD RSUD Teluk Kuantan. Dimana pekerjaan yang sudah habis masa kontraknya bahkan sudah habis masa penambahan waktu, tapi tanpa dasar pihak ketiga tetap mengerjakan pekerjaan yang belum selesai yang masa kontrak dan penambahan waktu sudah habis.

"Apa dasarnya, aturan apa yang dipakai, bagaimana penyampaian laporan administrasinya," kata Azrori melalui pandangan umum fraksinya.

Selain itu, Fraksi PPP juga menyoroti permasalahan BPJS Kesehatan. Tunggakan BPJS yang sangat banyak kepada RSUD sehingga harus menggunakan anggaran pada APBD melalui pergeseran anggaran.

Namun dana tersebut juga tidak bisa digunakan karena alasan keterlambatan. "Ini salah satu contoh tidak profesionalnya dalam menganggarkan sesuatu, padahal kita semua sudah berupaya keras untuk menganggarkannya," katanya.

Kemudian terkait penambahan anggaran medis, menurut Fraksi PPP, targetnya sudah memadai namun tidak tercapai karena argumen waktu penganggaran tidak berdasarkan analisis yang matang.