Asal Ada bencana, Penanganan Pemkab Inhu Dianggap Lamban

Banjir-di-Kampar-Kiri-Hulu.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dinas Sosial Provinsi Riau menyesalkan lalainya kinerja Dinsos Kabupaten Inhu yang tak mengetahui keadaan banjir yang terjadi di daerahnya. Kepala Dinsos Provinsi Riau, Syarifuddin bahkan mengakui lambatnya kinerja dari Kabupaten Inhu selama ini dalam penanganan bencana selama ini.

 

Mulai dari bencana asap yang lalu dan bencana sosial Gafatar yang terjadi baru-baru ini. "Itulah kita memang sering menyesalkan lambatnya kinerja dari kabupaten. Dinsos Inhu itu termasuk yang paling parah lalaintya dibandingkan dengan kabupaten lain. Yang terakhir ya banjir yang terjadi kemarin itulah," tukas Syarifuddin kepada RIAUONLINE.CO.ID, Senin (15/2/2016).

 

BACA JUGA : Sibuk Urus Gafatar, Sekretaris Dinsos Inhu Ini Tak Tahu Daerahnya Banjir

 

Syarifuddin mengatakan dirinya memang mengetahui kalau di Inhu terjadi banjir sejak hari minggu kemarin. Dirinya mengetahui kabar tersebut berdasarkan laporan dari BPBD Riau, bukan dari Dinsos Kabupaten Inhu.

 

Ketika Syarifuddin bertanya kepada Heri, Sekretaris Dinsos Inhu tersebut tak mengetahui. "Makanya itu yang kita kesalkan. Masak daerahnya sendiri dia tak tahu, gimana kita yang dari provinsi ini nurunkan bantuan, sedangkan laporan dari mereka saja tak ada," terang Kadis yang berasal dari Inhu tersebut.

 

Syarifuddin menambahkan, agar Dinsos provinsi memberikan bantuan harus ada laporan dulu dari kabupaten. Kalau tak ada laporan dari kabupaten, Dinsos kesulitan menyalurkan bantuan.

 

"Kita juga tak tahu jumlah korbannya berapa, berapa banyak yang dibutuhkan. Ini yang susah. Selain itu kalau kita kesana langsung tanpa ada koordinasi dengan Dinsos kabupaten, kita juga tak akan tahu dimana saja lokasi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini," paparnya.

 

Syarifuddin berharap kabupaten mau lebih responsif dan tanggap terhadap segala kejadian yang terjadi di daerahnya masing-masing. Karena kabupatenlah yang mengetahui kondisi riil daerah, bukan provinsi.

 

"Kalau masih lalai harusnya ya segera dievaluasi oleh Pak Bupatinya. Jangan karena SKPD nya lambat, masyarakat yang menderita," tandasnya.