Marwan: Industri Minyak Goreng Harus Dibangun di Riau

marwany.jpg
(Bagus Pribadi/ RIAUONLINE)

Laporan: Bagus Pribadi

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Marwan Yohanis, menyesalkan minyak goreng subsidi mulai langka.

Hal itu berbanding terbalik dengan Riau sebagai salah satu daerah penghasli kelapa sawit terbanyak di Indonesia.

"Kita ini Riau agak aneh, ketika kita punya minyak bumi banyak tapi kelangkaan bahan bakar. Ketika kita punya banyak sawit, kita juga kelangkaan minyak goreng," tuturnya, Selasa, 8 Februari 2022.

Marwan menuturkan sengkarut di Riau karena kurangnya pengawasan dan pengelolaan dari pemerintah. Belum lagi, soal inisiatif pemerintah terhadap kemajuan kelapa sawit di Riau yang minim.

"Kita selalu terlambat, pada saat minyak bumi mau habis, baru sekolah perminyakan ada. Nah, sudah berapa lama Riau mengelola sawit, tapi ada tidak sekolah perkebunan sawit dan turunannya. Kita harus bicara ke hilir, jangan hulu terus," jelasnya.

Politikus Gerindra itu menyayangkan pemerintah yang tidak membangun industri minyak goreng di tempat asal bahan bakunya. Padahal, lanjutnya, masyarakat Riau terus menanam sawit tapi tak memiliki industri minyak goreng sendiri di dekatnya masing-masing.

"Kalau industrinya dibangun di wilayah perkebunan sawit itu, di bahan bakunya ada, tentu masyarakat riau yang diuntungkan," katanya.

"Karena dengan begitu kita memutus mata rantai transportasi. Kalau beli mentah, dijual ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke pusat, berapa biayanya? Kalau pemerintah kita orientasinya cuma uang, ini masyarakat yang dirugikan," tegas Marwan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, mengaku menerima aduan dari masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng subsidi. Sebab itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau aktif 'jemput bola' meminta ketersediaan minyak goreng ke pusat.

"Karena pusat yang menentukan kuotanya berapa untuk tiap provinsi. Bagaimana caranya yang penting minyak goreng murah ini dapat dicari masyarakat," katanya.

Ia mewanti-wanti pihak tertentu agar tak melakukan penimbunan minyak goreng satu harga. Tak lupa, Agung mengingatkan dinas terkait aktif mengecek ke lapangan perihal indikasi kecurangan oleh oknum tertentu.

"Jangan sampai ada penimbunan minyak goreng. Sehingga nanti habis itu, terus ada momen minyak goreng ada lagi, tapi dijual mahal," pungkas Agung.