Ade Tak Setuju Pemprov Pinjam Uang Rp 2,5 Triliun untuk Infrastruktur

Ade-Agus-Hartanto2.jpg
(Sigit Eka Yunanda/Riau online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto menyayangkan rencana Pemprov Riau untuk peminjaman hutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp2,5 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Padahal, menurutnya di tengah masa pandemi  Covid 19 ini justru kebutuhan utama terletak di bantuan ekonomi masyarakat. 

 

"Awalnya disampaikan ke kita akan ada usulan peminjaman, persentase ke infrastuktur itu kecil, kecenderungannya tentu ke BLT, bantuan perekonomian rakyat seperti pertanian, dan sosial, modal usaha dan sebagainya," kata Ade Agus, Rabu, 6 Januari 2021. 

 

Langkah ini disebut Ade Agus cukup berbeda dari provinsi lain yang mayoritas membangun ekonomi masyarakat. 

 

"Bukan hanya Riau yang mengajukan pinjaman itu, hampir seluruh provinsi, namun yang beda peruntukannya saya lihat memang Riau saja, yang lain mayoritas fokusnya ke ekonomi masyarakat," kata Ade Agus.

 

Ade meminta Pemprov meninjau kembali apakah upaya pemulihan infrastruktur ini dapat menghindarkan Riau dari Resesi. 

 

"Yang paling penting, apakah Program Pemulihan Ekonomi Nasional itu digunakan untuk infrastruktur itu sudah benar? PEN itu kan untuk agar tak terjadi resesi ekonomi," ujar Ade Agus. 

 

Meski tak perlu persetujuan DPRD, Ade berharap Pemprov menimbang usulan DPRD sebab pinjaman ini akan membebani APBD Riau. 

 

"Kelebihan PEN ini, tidak perlu ada persetujuan DPRD, hanya penyampaian saja. Ya kalau itu yang akan dipinjam dan digunakan, ya wajar-wajar saja. Tidak setuju pun DPRD nantinya tetap harus setuju. Tapi kita minta ini harus dibicarakan. Karena uangnya kan nanti masuk di APBD juga," katanya.

 

Lebih jauh, hutang ini akan membebani 12 Kabupaten Kota sehingga harus tepat sasaran penggunaannya. 

 

"Harus jelas dulu lokusnya. Kita tak bisa bangunnya sektoral, karena yang membayarnya itu 12 kabupaten, ini kan hutang kita semua. Kalau nanti hanya dibangun di pesisir saja, atau di daratan saja. Pada prinsipnya, DPRD dalam pinjaman ini setuju apabila tepat sasaran," cakapnya lagi.

 

Pinjaman 2,5 triliun ini disebut Ade tak mungkin selesai hingga masa kepemimpinan Syamsuar berakhir. Ia mengingatkan agar pinjaman ini tidak menyulitkan Kepemimpinan selanjutnya.

 

 

 

"Kalau sudah Triliunan itu tak mungkin bisa diselesaikan di periode Pak Syamsuar, bisa ke periode selanjutnya," tutup Ade Agus.