Tak Ada Sembako Trip Kedua, DPRD : Yang 132 Ribu Saja Tak Sanggup

sembako-pemko.jpg
(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani menyoroti Pemko Pekanbaru yang sudah memasang target jumlah bantuan kepada masyarakat sebanyak 45 ribu paket sejak pemberlakuan PSBB tahap pertama.
 
Sebagai informasi, angka 45 ribu ini merupakan hasil "penyempitan" data dari RT dan RW berjumlah total 132 ribu KK.
 
Adapun rinciannya, 132 ribu KK ini dikurangi Program Keluarga Harapan (PKH), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan bantuan lainnya sehingga muncul angka 98 ribu.
 
98 ribu ini kemudian dipersempit dengan alasan validasi, sehingga muncul 45 ribu. 45 ribu inipun dikurangi bantuan dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) beberapa waktu lalu sebanyak 15.625 paket yang sempat ditolak mayoritas forum RT dan RW. 
 
Pemko menganggap bantuan ini merupakan bantuan PSBB tahap pertama. Untuk itu, PSBB tahap kedua ini Pemko memberikan bantuan Sembako kepada 30 ribu KK lagi.
 
Padahal, kata Hamdani, dari pembicaraan dia dengan Walikota Firdaus terakhir, angka 132 ribu ini merupakan angka yang sudah dikurangi bantuan-bantuan lain seperti PKH dan lainnya.
 
"Saya sudah sampaikan ke Walikota, tapi Wako tetap ngotot mau di angka 45 ribu saja. Jadi sudah ada target memberi bsntuan. Kita akan terus minta supaya Pemko tetap diangka 132 ribu. Saya rasa 132 ribu sudah dikurangi PKH. Karena awalnya ada 190 ribu, diawal pak Wali bilang gitu, saya masih ingat 190 ribu itu sudah termasuk PKH, DTKS. Seingat saya gitu," jelasnya, Sabtu, 9 Mei 2020.
 
Hamdani melakukan simulasi jika satu paket dianggarkan Rp 200 ribu, dikalikan sebanyak 132 ribu paket maka hanya memakan anggaran Rp 26,4 Milyar. Ini bisa dicairkan karena ada pos anggaran sembako di stuktur Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial).
 
"Social Safety Net itu kalau tak salah ada porsi 54 persen dari anggaran Rp 115 Milyar, berarti ada space Rp 62,1 Milyar yang bisa dipakai untuk itu," jelasnya.
 
Disinggung terkait bantuan dari Pemko yang tidak berkesinambungan seperti daerah-daerah lainnya, Hamdani pesimis karena untuk memenuhi kebutuhan sosial satu trip saja Pemko tak bisa.
 
Sebab, Walikota saat menggelar seremonial pelepasan 15.625 paket mengatakan bantuan ini untuk 4 hari. Sedangkan, kebutuhan hidup mereka di hari kelima tidak lagi mendapat bantuan dari pemerintah.
 
"Yang 132 ribu saja tidak bisa, apalagi kalau kita bicara yang berkesinambungan," tuturnya.
 
Makanya, Hamdani mengingatkan Pemko untuk bisa merangkul RT dan RW, karena mereka paling paham kondisi warganya, dan data mereka bisa dipakai untuk membagi bantuan.
 
Pembagian porsi bantuan ini sangat diperlukan karena Pemko sudah mengakui bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk menjalankan anggaran Covid-19 sebesar Rp 115 Milyar sesuai rencana awal.
 
"Makanya perlu data bantuan mana yang provinsi, yang dari pusat, bahkan yang dari swasta. RT dan RW bisa mengkoordinir ini. Ketika ada bantuan bisa dibagikan kepada yang belum dapat," imbuhnya.
 
"Dari awal saya bilang, peran RT dan RW sangat besar, RT dan RW jangan sampai jadi korban diamuk warga, karena datanya tak diakomodir. Angka 132 ribu sangat masuk akal menurut saya, kondisi seperti ini jangankan menengah kebawah, menengah keatas saja KO. Mereka tidak miskin tapi mereka korban terdampak," tutupnya.