Rapat Evaluasi Dengan DPRD, PSBB Tahap I Pekanbaru Dinilai Gagal

Paripurna-DPRD-Pekanbaru.jpg
(Riau Online)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi tak bisa berbicara banyak saat hampir semua anggota DPRD Pekanbaru menyerangnya dengan berbagai pertanyaan seputar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Adapun yang dipertanyakan oleh DPRD Pekanbaru kepada Ayat ialah tentang pendataan warga penerima bantuan Sembako, transparansi anggaran, dan distribusi bantuan sembako ini.

Pertanyaan dibuka oleh Anggota Fraksi PAN DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, ia mendesak Pemko Pekanbaru segera mencairkan bantuan kepada warga sesuai dengan janji Wali kota dalam Perwako PSBB.

"Masyarakat kita bukan pengemis, mereka tidak meminta-minta, mereka hanya minta haknya. Dalam PSBB ada hak dan kewajiban. Mereka sudah lakukan kewajiban, berikanlah haknya segera," tegas Roni, Sabtu, 2 Mei 2020.

Setelah Roni, giliran Fraksi PKS menegaskan bahwa PSBB tahap pertama gagal, kalau ada yang bilang itu berhasil maka itu adalah suatu kebohongan.

Kegagalan ini dikarenakan bantuan sembako yang tak kunjung cair, sehingga DPRD menjadi sasaran kemarahan rakyat. Dimana, warga hanya diberi harapan saja dengan pengisian formulir bantuan sembako.

"Melalui rapat ini, saya mau katakan Pemko jangan jalan sendiri. Selesaikan ini bersama. Jangan sampai masyarakat mati kelaparan. Kami tidak mau nanti ini menjadi sumber gejolak," tegasnya.

Tak ingin ketinggalan, Fraksi Hanura melalui Suherman juga mengaku dirinya kerap menerima cacian dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp.

"Kami dicaci masyarakat, apa saja kerja kami? Tolonglah libatkan kami. Pak wali ini juga kan rakyat yang memilih, kita ini dijuluki kota minyak yang kaya, jangan sampai masyarakat kita mati kelaparan," tuturnya.

"Saya ini Ketua RW, masa 1 RW hanya dapat bantuan 4 paket. Jangan bohong sama rakyat. Mereka ini sudah menjerit kelaparan, pakai hati nurani pak. Ini juga mau PSBB tahap kedua," pungkasnya.

Ayat Cahyadi mencoba menjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan, namun anggota Fraksi Golkar Ida Yulita Susanti menolak jawaban dari Ayat karena menurutnya tidak substantif.

Karena, sebelumnya Ida mempertanyakan dasar Pemko Pekanbaru melakukan PSBB sehingga berdampak pada gejolak sosial di masyarakat Pekanbaru. Namun, Ayat malah menjawab bahwa PSBB dilakukan atas dasar persetujuan Kemenkes.

"Kalau itu yang bapak jawab, saya sudah tahu, tapi yang saya tanya kenapa PSBB diajukan ke Kemenkes? Kalau begini kondisinya berarti PSBB ini tidak dilakukan dengan kajian matang," tuturnya.

Sebab, di daerah lain sebelum PSBB dilakukan Pemerintah daerahnya sudah memiliki data masyarakat yang akan diberi bantuan, sementara di Pekanbaru sampai PSBB berakhir bantuan belum juga sampai.

"Kalau mau lihat dampak sosial saja. Saya sangat setuju PSBB ini dilakukan, tapi tolong jangan ada yang lapar. Bantuan tahap pertama saja belum jalan, ini sudah jalan tahap kedua, banyak yang melapor ke saya mereka belum sahur dan berbuka," jelas Ida.

Menanggapi pernyataan Ida, Ayat menjawab dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar lagi.

"Saya juga pernah jadi DPRD, 5 tahun di DPRD Pekanbaru, dan 2,5 tahun di Provinsi, sekarang saya sudah 8 tahun jadi Wawako. Saya mohon maaf, saya juga pernah di WA oleh warga," singkat Ayat sambil mengangkat HP-nya.

-->