Ngadu ke DPRD, Forum RT/RW : Saya Nangis Lihat Warga Susah Makan

ForuRTRW-Mengadu-ke-DPRD-Pekanbaru.jpg
(Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sejumlah Ketua Forum RT/RW di Pekanbaru menyampaikan berbagai keluhannya selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru
 
Rata-rata keluhan yang disampaikan oleh para Ketua Forum adalah transparansi bantuan, kepastian waktu pencairan bantuan dan berbagai masalah selama PSBB lainnya.
 
Salah seorang Ketua Forum RTRW Kelurahan Limbungan, Khairul Amri menceritakan bagaimana susahnya dia dan rekan-rekannya dalam melakukan pendataan calon penerima bantuan Sembako bagi warga terdampak Covid-19.
 
Dijelaskan Khairul, data-data yang diminta sangat rumit namun RT dan RW berusaha bisa menyelesaikannya, sayangnya setelah RT dan RW mengumpulkan data ini, pihak kelurahan menyebut data mereka ditolak.
 
"Kalau iya ditolak, mana KK dan KTP yang ditolak itu, kembalikan ke kami 2200an KK itu," tegas Khairul di hadapan anggota DPRD Pekanbaru, Kamis, 30 April 2020.
 
Tak berapa lama setelah penolakan itu, RT dan RW kembali dikabari oleh lurah melalui WhatsApp grup, dimana setiap RW yang terdiri dari 3 RT mendapatkan kuota bantuan 25 KK, sedangkan yang terdiri dari 6 RT dapat kuota 30 KK.
 
"Kami laksanakan tanpa ada keraguan, kami juga tanya kok hanya segini? Ini juga bukan untuk korban dampak Covid, ini untuk orang miskin. Kemudian, Bu lurah minta ditambah lagi dan kami tambah lagi data, akhirnya jumlahnya normal seperti data awal yang ditolak tadi," jelasnya.
 
"Data yang kami buat itu betul-betul real, ayo kita turun cek data ini. Kami siap pertanggungjawabkan data ini," tambahnya.
 
Diceritakan Khairul, akibat Covid-19 banyak warganya yang tidak bisa makan lagi bahkan dia sampai meneteskan air mata saat melakukan pendataan. Sebab, salah seorang warganya memiliki penghasilan Rp 500 ribu perbulan, tapi sejak Covid melanda penghasilannya menjadi nol.
 
"Sampai netes air mata saya, tidak ada Covid saja hidupnya susah, apalagi sesudah Covid. Banyak mereka ini yang tidak makan, melalui data inilah kami bisa membantu, ternyata yang diberikan pemko hanya 210 KK saja," tandasnya.