Warga Pekanbaru Ribut Soal Sembako, Intsiawati Ayus: DPRD Bertindak Dong!

inst-ayus.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota MPR RI asal Riau, Intsiawati Ayus mempertanyakan kinerja DPRD Kota Pekanbaru atas ketidakbecusan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kita jangan lihat ke sisi Wali kota saja, lihat juga dari sisi DPRD Pekanbaru. Wewenang legislasi kan ada di mereka, mereka bicara dan bertindak dong," kata perempuan yang kerap disapa Iin ini, Selasa, 28 April 2020.

Karena tidak optimalnya kinerja DPRD Pekanbaru kata dia, masyarakat menderita hingga kelaparan di tengah bencana Covid-19 dan menyalurkan uneg-unegnya melalui media sosial. Harusnya, uneg-unegnya ini disampaikan ke DPRD Pekanbaru.

"Warga Pekanbaru akhirnya teriak di luar sistem, harusnya teriakan ini disampaikan ke DPRD karena mereka sudah diberikan kedaulatan oleh rakyat, dan teriakan rakyat ini harus disikapi dengan pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemko Pekanbaru," tegasnya.

"Apa mau kembali jadi rakyat?," tambahnya.

Iin merunut kekacauan PSBB di Pekanbaru terutama dalam pembagian sembako yang diributkan oleh warga Pekanbaru saat ini, dimana Pemko Pekanbaru mengintruksikan RT dan RW untuk mendata warganya sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan.

Dan tentunya realisasi Petunjuk Teknis (Juknis) pendataan ini harus diawasi oleh DPRD.

"Juknis ini harusnya diawasi oleh semua anggota DPRD Pekanbaru di setiap dapilnya, kan sudah ada Dapil Pekanbaru 1, 2 dan seterusnya, apapun eksekusi yang dilakukan eksekutif tugas DPRD adalah mengawasi," ujarnya.

Kemudian, setelah data terkumpul Pemko menyalurkan bantuan Sembako ke 15.625 KK yang mana sangat jauh dari usulan RT dan RW yang berjumlah hampir 140 ribu KK.

"Mekanismenya bagaimana sampai bisa bantuan hanya bisa diberikan sebanyak itu saja, mana janji bantuan sosial yang sudah diintruksikan ke RT dan RW itu? DPRD Pekanbaru lah yang bisa mempertanyakan ke Firdaus (walikota)" ulasnya.

Kemudian dari sisi Pemko Pekanbaru, Iin melihat pemerintah baru bisa bekerja ketika ada anggaran. Ketika anggaran tidak ada pemerintah terkesan melepas tanggungjawabnya.

"Jangan bilang lagi tidak ada uang, kalaupun tidak ada uang, itu tugasnya mencari sumber pendapatan. Enak aja berebut jadi wali kota, pas uang tidak ada lepas tangan, mobilisasi dong pelaku usaha di Riau," pungkasnya.

Lebih jauh, kekacauan ditambah lagi dengan penolakan RT dan RW yang terus didesak oleh warganya terkait janji Pemko Pekanbaru dalam merealisasikan bantuan sembako.

"Juru bicara bantuan ini tidak jelas, semua bercakap, lurah bercakap, camat bercakap. Harusnya ada badan koordinasi terpadu dalam menyalurkan bantuan. Jadi ketika ada pertanyaan dari RT dan RW bisa melalui satu pintu saja," tuturnya.

Iin kemudian membandingkan penyaluran Sembako di Pekanbaru dan Surabaya dimana sampai hari ini tidak ada keributan berarti oleh masyarakat Surabaya dalam menerima bantuan dari pemerintahnya.

-->