Kritik Keras Syamsuar, Fraksi PAN: Kami Bukan Fraksi "Oke Bos" dan "Nggeh Bos"

zulfi-pan.jpg
(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Zulfi Mursal angkat bicara terkait adanya tudingan bahwa pihaknya terjebak dalam politik masa lalu sehingga mengkritisi Gubernur Riau Syamsuar, hingga menyebut Syamsuar lamban.
 
"Tim ahli gagal paham itu, berpandangan politis, belum move on," kata Zulfi, Rabu, 8 April 2020.
 
Ditegaskan Zulfi, sudah jauh-jauh hari dia mengatakan bahwa PAN ikhlas mewakafkan Syamsuar untuk menjadi Ketua DPD Golkar Riau, bahkan Istiqomah mendukung Syamsuar sebagai Gubernur Riau.
 
Kritikan-kritikan membangun inilah wujud nyata PAN Istiqomah dalam mendukung pemerintah Gubernur Riau.
 
PAN, ujar Zulfi, bukan partai yang bisa bersikap 'oke bos' dan 'nggeh bos', sehingga ketika ada hal yang dirasa kurang tepat, PAN sangat siap memberikan saran dan masukan kepada Gubernur.
 
"Kita dari fraksi-fraksi kan sudah minta supaya diikutsertakan dalam rapat, mana tau ada pemikiran yang bisa kita sampaikan. Tapi kan (Pemprov) rapatnya cukup dengan pimpinan saja, ya gini lah. Ketua DPRD Riau dari Golkar dan Gubernur dari Golkar, Yes Bos, Yes Bos saja lagi," jelasnya.
 
"Ini kritikan dan masukan saja, bukan justru menciptakan hal baru yang membuat orang tergesek. Kita sangat mendukung apa yang dilakukan pemerintah, sejauh itu berdampak baik untuk masyarakat," jelasnya lagi.
 
Disinggung mengenai alasan dirinya berani menyebut Syamsuar lamban, Zulfi menuturkan, dalam surat rekomendasi Fraksi PAN ke Syamsuar tertanggal 23 Maret, PAN sudah menawarkan solusi kongkrit.
 
Solusi kongkrit itu ialah diberlakukannya lockdown parsial di sejumlah RT, RW atau Desa yang didalamnya terdapat Orang Dalam Pengawasan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
 
Mekanismenya, lanjut Zulfi, Gubernur berkoordinasi dengan Bupati, Bupati berkoordinasi dengan camat, camat berkoordinasi dengan desa hingga sampai ke RT. 
 
Namun, oleh pemerintah, dinilai Zulfi terlalu fokus bagaimana cara mendatangkan orang dari luar tanpa memikirkan upaya penanganannya setelah sampai di Riau.
 
Padahal, seharusnya pemerintah bisa mencegah sedari awal supaya ODP dan PDP tidak berkembang besar di tengah masyarakat dengan cara lockdown parsial ini.
 
Terkait alasan RT dan RW perlu dilibatkan, Zulfi merasa mereka adalah orang-orang paling tahu siapa yang masuk dan keluar dari pemukiman mereka, baik itu orang dari Malaysia, Jakarta atau daerah lainnya.
 
Kalau itu semua sudah dilakukan, maka akan diketahui mana masyarakat yang  kebutuhan hidupnya harus dibantu oleh pemerintan selama lockdown parsial ini, tentunya ada konsekuensi anggaran.
 
"Kita maunya setiap desa itu ada Satgas atau apalah namanya, supaya di desa itu diberlakukan lockdown parsial dengan catatan kebutuhan hidup masyarakatnya dipenuhi, makanya dari kemarin-kemarin kita minta di data, jadi kita bisa siapkan sembakonya sekarang," jelasnya.
 
"Untuk daerah yang tidak ada ODP dan PDP nya cukup diberikan sosialiasi saja, tidak perlu lockdown parsial," tuturnya.

-->