Hardianto Mau Syamsuar Contoh Jakarta Hadapi Covid-19, Beri Stimulus untuk Warga Miskin

warga-miskin-Riau.jpg
(sindonews)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengingatkan agar pemerintah maupun perusahaan tidak fokus di upaya penanganan kasus Covid-19 saja.
 
Mantan Cawagub Riau 2018 ini mengatakan, dalam perang melawan Covid-19, setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan bersama, ketiganya ini tidak boleh kurang satupun.
 
Tiga langkah tersebut ialah, Mitigasi atau pencegahan, recovery atau penanganan dan terakhir perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat yang terdampak baik miskin maupun rentan miskin.
 
"Jangan sampai kurang satu pun, dia satu paket semuanya. Jangan sibuk di langkah kedua saja atau langkah pertama," kata Hardianto, Selasa, 7 April 2020.
 
Dijelaskan Hardianto, untuk langkah pertama yakni pencegahan sangat jauh dari apa yang telah diperbuat pemerintah maupun pihak lainnya. Pasalnya, berdasarkan penilaian pribadinya hanya 25 persen imbauan pemerintah yang diterima masyarakat.
 
"Segala macam imbauan sudah dilakukan, segala macam cara, tapi nyatanya hitungan saya efeknya hanya 25 persen, 75 persen lagi tidak mendengarkan imbauan itu belum timbul kesadarannya. Kenapa? karena mereka punya kebutuhan hidup, makanya mereka tetap keluar," jelas Hardianto.
 
Sementara saat ini, pemerintah dan pihak swasta lebih terfokus kepada Alat Pelindung Diri (APD) atau kebutuhan untuk poin penanganan saja, namun mengenyampingkan poin perlindungan sosial kepada masyarakat.
 
"APD ini memang penting. Tapi kalau semua bicara APD, siapa yang mau bicara kebutuhan hidup masyarakat?" ujarnya.
 
Untuk itu, ia menghimbau kepada perusahaan swasta untuk fokus memikirkan kebutuhan hidup masyarakat Riau, apalagi ada perusahaan yang sudah puluhan tahun mengambil hasil bumi Riau.
 
"Kalaupun puluhan milyar yang harus mereka (perusahaan) keluarkan, itu tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka raup selama ini. Owner perusahaan tidak akan miskin," tambahnya.
 
"Malah kalau bisa mereka bantu, Pemprov Riau pasti akan hargai sumbangsih mereka, masyarakat juga pasti akan mendoakan perusahaan ini, insyaAllah doa masyarakat perusahaan ini bisa lebih berjaya lagi nanti," tambahnya lagi.
 
Hardianto menjelaskan lagi, dirinya sudah mencoba untuk mengsimulasikan kebutuhan hidup masyarakat, dimana ia mengambil angka 30 persen masyarakat miskin dan rentan miskin di Riau.
 
Dimana total masyarakat Riau 6,5 juta orang, jika diambil 30 persen berarti ada sekitar 2 juta orang miskin. Kemudian 2 juta ini dikerucutkan dikerucutkan menjadi hitungan per Kepala Keluarga.
 
"Anggap saja satu KK ada empat orang, berarti ada 500 ribu KK yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau merujuk DKI Jakarta, mereka diberi Rp 1 Juta perbulan, berarti Pemerintah dan Perusahaan harus menyiapkan anggaran Rp 500 Milyar hanya untuk kebutuhan hidup," jelasnya.
 
Anggaran Rp 500 Milyar inilah yang harus ditanggung bersama oleh Gubernur, Walikota/Bupati dan Perusahaan baik usaha besar maupun kecil di Riau.
 
"Kalau bergerak bersama, pasti kita bisa tangani ini. Hitungan saya ini sifatnya simulasi, masing-masing kepala daerah sekarang kan sudah mengumpulkan data valid. Bantuan ini nantinya jangan tumpang tindih dengan bantuan seperti PKH dan lainnya," tuturnya.