Gubernur Riau Syamsuar Diminta Contoh Sumbar, Terapkan Kebijakan Lock Area

Wakil-Ketua-DPD-Demokrat-Riau-Aherson.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/HASBULLAH TANJUNG)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tokoh Masyarakat Riau asal Kuansing, Aherson meminta Gubernur Riau Syamsuar membuat kebijakan lock area guna membatasi pergerakan masyarakat Riau.

Mantan anggota DPRD Riau ini menjelaskan, kebijakan lock area berbeda dengan lockdown, dimana pembatasan hanya dilakukan sebatas wilayah bukan masyarakatnya.

"Kalau lockdown itu kebijakan Pusat, kalau lock area bisa diatur oleh Pemda. Kalau lock area diberlakukan, penyebaran antar kabupaten bisa diantisipasi," kata Aherson, Minggu, 29 Maret 2020.

Kebijakan ini sama persis dengan kebijakan Pemprov Sumbar yang sedang diterapkan, dimana setiap perbatasan kabupaten, akan ada tim yang melakukan seleksi kepada pendatang.

Karena jika pergerakan antar kabupaten kota dibuka begitu saja, ia khawatir akan menjangkiti 12 kabupaten kota yang ada di Riau. Oleh karena itu, kebijakan lock area harus segera diterapkan.

Nantinya, setiap kabupaten kota akan bertanggungjawab dengan keluar masuknya orang. Harapannya, virus ini tidak menyebarluas dan hanya akan menyebar di satu titik saja.

"Misalnya, ada yang tinggal di Pekanbaru, karena takut dia pergi ke kampungnya di Kuansing, ternyata dia membawa virus ini dan menulari orang di Kuansing," tuturnya.

Disinggung dampak ekonomi dan ketahanan pangan, menurut Aherson, tidak akan terlalu berdampak karena mobilitas barang tidak ditutup namun hanya diseleksi saja.

"Orang Padang mau antar beras ke sini ya tidak dihalangi, karena mereka hanya bawa barang bukan dia tinggal disini. Kalau yang pindah ke kabupaten tanpa urgensi untuk sementara ditunda dulu," pungkasnya.

Ia melanjutkan, ketika setiap Pemda membuat batasan, Pemprov bisa melihat mana titik-titik yang tingkat penyebarannya tinggi dan kemudian memaksimalkan upaya pencegahan di titik tersebut.

Kalau dibiarkan seperti sekarang, Aherson khawatir penyebaran virus tidak terkontrol dan membuat Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun yang positif bertambah pesat.

Jika itu terjadi, Pemprov Riau akan kewalahan memberikan fasilitas isolasi karena keterbatasan tempat bahkan tenaga medis. Kondisi akan menjadi lebih parah lagi.

"Saya pernah jadi ketua Komisi V DPRD Riau membidangi kesehatan, kondisi sekarang ini sudah membuat kewalahan pihak rumah sakit karena rumah sakit kita punya keterbatasan, makanya kita harus mencari cara menekan penyebaran ini," jelas pengurus Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) ini.

Kemudian yang kedua, ia berharap agar Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota bisa mengawasi betul TKI-TKI yang masuk ke Indonesia, mereka jangan sampai berinteraksi dengan orang banyak, apalagi datang ke tempat keramaian sebelum 14 hari.

"Saya juga sudah komunikasikan masukan ini ke DPRD Riau, semoga nanti bisa diteruskan ke Pemprov," tutupnya.