Usai Rakor Bersama Presiden, Pekan Depan Riau Tetapkan Status Siaga Karhutla

gubri-dan-presiden.jpg
(istimewa)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan menetapkan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Sejauh ini sudah ada tiga kabupaten kota di Riau yang sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Yakni Kabupaten Siak, Bengkalis dan Dumai. Sehingga sudah memenuhi syarat untuk penetapan status siaga darurat Karhutla Provinsi Riau.

"Minggu depan kita akan ditetapkan status siaga darurat Karhutla di Riau," kata Gubri Syamsuar usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Karhutla di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020.

Penatapan status siaga darurat Karhutla ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Riau mengantisipasi meluaskanya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Apalagi sebentar lagi Riau akan masuk musim kemarau. Sehingga dibutuhkan antisipasi sejak dini agar kebakaran hutan dan lahan di Riau bisa dicegah.

"Penetapan status siaga darurat Karhutla Ini upaya kiita untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan," kata Gubri Syamsuar

Melalui BPBD Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau juga sudah membuat layanan Call Center di nomor 08117612000, dengan harapan seluruh lapisan masyarakat dapat turut serta melaporkan bila ada indikasi terjadinya Karhutla.

Sejah itu, Pemprov Riau juga sudah mendirikan Posko Relawan Karhutla di Purna MTQ Pekanbaru sebagai langkah antisipasi akan masuknya musim kemarau di Riau.

“Riau ini menjadi perhatian setiap kejadian karhutla, karena Riau berada pada perbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga berdampak ke sana. Terjadinya karhutla ini mengganggu kesehatan, pendidikan masyarakat. Tapi juga yang paling terganggu ekonomi masyarakat,”katanya.

Gubernur Riau Syamsuar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari 2020. Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah Gubernur, terutama yang daerahnya selama ini rawan terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Sementara dari Riau, pada kesempatan ini, Gubri Syamsuar membawa sejumlah pihak yang terkait dengan Karhutla. Termasuk beberapa bupati, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres hingga Kepala BPBD Provinsi dan kabupetan kota di Riau.

Gubri Syamsuar didampingi Danrem 031/Wirabima dan Kapolda Riau juga hadir Kepala BPBD Provinsi Riau Edwar Sanger dalam Rakor tersebut.

Dalam Rakor tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa karhutla 99 persen terjadi karena ulah manusia. Sementara 80 persen lahan yang sudah terbakar setelah itu menjadi kebun.

"Karena landclearing yang paling murah itu ya membakar. Makanya reward & punishment harus ditegakkan. Siapapun pemiliknya," tegas Presiden pada Rakornas Penanggulangan Karhutla Tahun 2020 di Istana Negara.

Acara yang diawali paparan dari Menko Polhukam Mahfud MD itu dihadiri para menteri terkait, para kepala daerah dari daerah-daerah rawan karhutla, pangdam, kapolda, danrem hingga dandim dan kapolres.

Gubernur Riau Syamsuar hadir bersama Danrem 031/Wirabima, Kapolda Riau dan Kepala BPBD Riau Edwar Sanger.

Presiden menyebut bahwa aturan dalam karhutla belum berubah. Jika di suatu daerah terjadi kebakaran, lalu membesar, tidak bisa dikendalikan, maka Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, hingga Kapolres siap-siap untuk dicopot.

"Aturannya masih seperti dulu. Kalau ada api, lalu membesar, saya akan tanya, sudah dicopot belum," tegas Presiden dengan nada serius.

Presiden mengakui bahwa setiap tahun digelar rakornas karhutla. Namun nyatanya karhutla masih aja terjadi.
2015 terjadi kebakaran cukup luas, lalu 2016 menurun, 2017 lebih kecil lagi. Tapi 2018 karhutla membesar lagi. Bahkan 2019 semakin meningkat. "Ini ada apa," tanya Presiden.

Sesuai data, 2015 hutan yang terbakar seluas 2.611.411 ha, 2016 turun jadi 438.363 ha. 2017 turun lagi jadi 165.484 ha. 2018 naik jadi 510.564 ha. Lalu 2019 meluas jadi 1.592.010 ha.

Presiden pada kesempatan itu mengingatkan daerah-daerah yang rawan karhutla seperti Riau, Aceh, Jambi, Sumut, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng dan daerah lainnya. "Saya ingatkan, hati-hati," ucapnya.(*)