Marwan: Masa Orang Lain Diangkat, Keluarga Sendiri tak Diangkat

Marwan-Johanis.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Fraksi Gerindra, Marwan Yohanis, angkat bicara terkait pro-kontra Dinasti Kekuasaan tengah diarahkan kepada Gubernur Riau, Syamsuar dan Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid.

Mantan Ketua DPRD Kuansing ini menjelaskan, dinasti atau tidaknya dilakukan Syamsuar dan Yan Prana hanya sebatas sudut pandang setiap orang melihatnya.

"Kita harus objektif menilainya, jangan karena sentimen dan lain sebagainya, jangan seperti itu. Banyak hal bisa disorot," ujarnya, Senin, 13 Januari 2020.

Marwan mengaku, ia tidak membela siapapun, hanya berpegang pada peraturan, UU Nomor 5 tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2017.

"Saya lebih melihat ke aturan, saya selalu bicara berdasarkan aturan. Apabila ada aspek dilanggar, baru kita bilang mereka memaksakan kehendak, kalau kehendaknya dilalui dengan benar, kita realistis saja," jelasnya.

Marwan mencontohkan, ketika ada rekrutmen pejabat diberi ujian dengan batas nilai 70. Hasilnya, ada 20 orang melewati standar sementara dibutuhkan hanya 10. Siapapun orangnya, pasti akan mendahulukan keluarganya.

"Masa orang lain bisa diangkat, keluarga sendiri tidak bisa diangkat. Begitu kalau logika saya," tambahnya.

Jikalau logikanya di atas dinilai sebagai bentuk nepotisme, Marwan khawatir bagi Calon Kepala Daerah memiliki banyak keluarga berstatus PNS, tidak akan mendapatkan dukungan keluarga. Sebab, para PNS ini akan khawatir karir birokrat mereka jadi stuck.

"Jangan sedikit-sedikit dinasti, Nepotisme wajar saja selagi syarat terpenuhi. Kalau sudah begini, keluarga tidak akan mendukung kalau misalnya saya maju Pilkada," jelasnya. 

Namun, menurut Marwan, salah jika ada dilantik menjadi pejabat menyalahi aturan, baik dari segi pangkatnya maupun keilmuannya.

"Misalnya dia tidak sesuai golongan, tapi dipaksakan naik itu baru tak boleh. Kemudian ada sarjana pendidikan, tapi ditempatkan di Dinas PU. Kalau begitu, ayo kita lawan bersama, kita siap rekomendasikan untuk diganti," tuturnya.

Daripada menyoroti dinasti kekuasaan, jelasnya, itu tidak melanggar aturan, sebaiknya masyarakat mengawasi dinasti usaha berpotensi terjadi di kalangan keluarga pejabat.

"Isu ini sudah dibahas di nasional, malu kita Riau disorot karena masalah ini. Padahal menurut saya ini tidak melanggar hukum, aturannya sudah jelas, lebih baik kita mengawasi dinasti usaha," jelasnya.

Dinasti usaha ini, menurut Marwan, bisa dilihat langsung masyarakat. Misalnya ada keluarga pejabat sebelumnya tidak menjadi kontraktor lalu saat keluarganya menjadi pejabat, ia mendadak menjadi kontraktor.

"Jangan hanya melihat dari sisi pengangkatan pejabat, mengambil proyek pemerintah dengan menyalahgunakan kekuasaan juga harus kita lawan," tuturnya.

"Misalnya ada lelang proyek, keluarga dia harus menang tender. Padahal dia sebelumnya cuma kerja lain, tapi dia mendadak jadi pemborong di daerah, ini yang sebaiknya kita lawan," tutupnya.