Tidak Tampung Pokok Pikiran Dewan Dalam APBD, Marwan Sebut Pemprov Riau Egois

marwan-yohanes.jpg
(Hasbullah)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau, Marwan Yohanis menuding pemerintah provinsi Riau bersikap egois dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Pasalnya, DPRD Riau lagi-lagi tidak mendapatkan porsi anggaran untuk merealisasikan Pokok Pikiran (Pokir) yang didapatkan oleh anggota DPRD Riau baik melalui reses maupun diantar proposal dari masyarakat.

"Salah satu sumpah janji memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satu pintunya adalah Pokir. Tapi di Riau berbeda dengan daerah lain, apakah karena kepala daerah tak paham atau karena faktor lain. Sehingga yang kami perjuangkan tak dapat tempat di APBD," ujarnya, Kamis, 28 November 2019.

Di daerah lain, kata Marwan, pemerintah memberikan porsi anggaran sekian persen untuk dana Pokir anggota DPRD baik dari sisi Bansos, Infrastruktur dan lainnya sehingga komunikasi antara eksekutif dan legislatif cukup harmonis.

DPRD Riau sendiri, diakuinya sudah menyampaikan kepada Pemprov Riau melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) agar dana Pokir ini bisa dimasukkan.

"Tapi Pemda dan jajarannya menurut saya tidak ada keinginan dan tidak punya kemampuan, untuk mengkomunikasikan ini. Ini yang selalu jadi perdebatan, padahal APBD itukan sumbernya ada dua yaitu TAPD melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Pokir ini," tuturnya.

Akibatnya, setiap kali pembahasan APBD, DPRD Riau melalui Badan Anggaran (Banggar) hanya sekedar membahas hal yang diusulkan eksekutif saja.

"Menurut saya, Pemprov ini menganggap apa yang kita usulkan itu seolah barang haram, haram itu kalau ada kepentingan pribadi. Kalau cuma satu dua orang jangan disamaratakanlah, mereka bilang takut menampung Pokir ini, inikan berarti pejabat tak mengerti," pungkasnya.

Untuk itu, Marwan berharap dengan dilantiknya Sekdaprov Riau defenitif Yan Prana Jaya bisa memahami pentingnya Pokir ini karena apa yang diminta DPRD merupakan hasil proposal masyarakat.

"Misalnya masyarakat yang mau usulkan bantuan ternak, kita penuhi semua syaratnya, walau saya tak punya staf, saya selesaikan semua, saya telepon kepala desa dan lainnya. Tapi ketika Pemprov ingin menganggarkan 200 juta perdesa, itu tanpa proposal. Ini ego kekuasaan. Mereka (eksekutif) punya janji politik, kami juga punya," tutupnya.