Provinsi Riau Pesisir, Tokoh Kampar: Sah-sah Saja, Asal Jangan Kepentingan Elite

Proposal-Riau-Pesisir.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Isu pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali menguat saat petinggi di negeri Melayu ini mayoritas berasal dari bagian pesisir Riau.

 

Sebut saja, Gubernur Riau Syamsuar, putra Rokan Hilir dan lama mengabdi di Bengkalis erta Siak. Kemudian Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet dari Bengkalis, beserta dua Wakil DPRD Riau, Asri Auzar dan Hardianto masing-masing dari Rokan Hilir dan Dumai.

 

Apalagi, menurut penjelasan anggota DPD dari Riau, Intsiawati Ayus, pintu moratorium bisa dilewati dengan alasan Riau Pesisir merupakan kawasan sangat strategis dari sisi nasional maupun internasional.

 

Menanggapi hal ini, Tokoh Masyarakat Kampar, Nurhamin, menyebut sah-sah saja wacana pembentukkan Provinsi Riau Pesisir diimplementasikan dengan alasan pemerataan pembangunan.

 

 

 

"Kalau untuk pengembangan sektor ekonomi, pengingkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastuktur bisa lebih cepat, kenapa tidak? Kan banyak kebaikan di sana," ujar Datuk Putra Amanah Kampar ini, Senin, 21 Oktober 2019.

 

Namun, berkaca di beberapa daerah hasil pemekaran di Indonesia, tutur mantan Ketua KPU Riau 2014-2019 ini, pemekaran kerap dimanfaatkan sejumlah elite politik di daerah tersebut.

 

"Kalau untuk kepentingan elite, saya tidak setuju, nanti lahan bisa dikuasai secara pribadi maupun kelompok," tuturnya.

 

Nurhamin enggan memperkirakan apakah ada potensi ke arah sana, tapi di beberapa daerah kekhawatiran seperti itu sudah banyak contohnya.

 

"Sudah banyak terjadi, makanya saya bisa bilang begitu, dimana mepentingan pribadi lebih besar dari kepentingan negara," tutupnya.