Gubernur Riau Ajukan Utang ke BUMN. Setujukah DPRD Riau?

wakil-dprd-riau-asri.jpg
(Hasbullah)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Keinginan Gubernur Riau, Syamsuar, untuk berutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di proyek infrastruktur, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar. 

Pertimbangann Pemprov Riau ajukan pinjaman ke PT SMI, karena jalan-jalan di kabupaten dan kota di bumi Melayu Lancang Kuning banyak terkendala dan hancur lebur.

Ketua DPD Demokrat Riau ini menjelaskan, apapun disampaikan Syamsuar harus dimasukkan melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Jika itu dilakukan, pasti dibahas bersama DPRD Riau.

"Tanggapan kita, apa barang dimasukkan Pemprov, akan kita bahas bersama di sini," kata Asri, Kamis, 1 Agustus 2019.

Pembahasan ini, ujar Asri, juga akan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), apakah boleh atau tidak Pemerintah melakukan pinjaman kepada BUMN.

"Sepanjang itu dibolehkan, kita tidak masalah, kita lihat dulu intinya. Namanya juga pembahasan. Kalau sesuai perundang-undangan kita lanjut," janji Asri. 

Terpenting, tutur Asri, DPRD Riau akan mengkaji dari sisi kegunaan, jangka pinjaman, besarannya dan proses peminjamannya serta mengkaji keuntungan dan kerugian akan ditimbulkan.

"Kalau itu menguntungkan bagi kita, kita setuju tapi itu diputuskan setelah dibahas," tutupnya.

Sebelumnya, Syamsuar berkeinginan Pemprov Riau meminjam dana ke PT SMI. Kondisi seperti sekarang ini, dimana-mana banyak jalan yang rusak, hancur, bahkan belum dibangun, hingga kiamat persoalan tersebut di Riau tak bakal teratasi.