Pemprov Riau Masih Setia Menunggu RTRW Riau Siap Diterapkan

Sekdaprov-Hijazi.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Proses panjang masih terus berjalan sebelum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diterapkan. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi mengatakan saat ini leading sektor di Riau itu masih terus dirapikan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Saat ini kita masih menunggu validasi dari Menteri LHK yang dalam waktu dekat ini akan menyerahkannya ke Menteri Dalam Negeri," katanya di Kantor Gubernur Riau, Senin, 2 April 2018.

Jika sudah berada di tangan Mendagri (Menteri Dalam Negeri), maka RTRW Riau masih akan terus tetap berproses untuk menimbang sampai memutuskan apakah KLHS tersebut layak untuk diterapkan.

"Sesudah itu Mendagri langsung yang akan memberikannya kepada kita dan akan diharmonisasi bersama DPRD Riau untuk dimasukkan ke tahap perencanaan peraturan daerah (Ranperda)," imbuhnya.

Baca Juga RTRW Belum Diterapkan, Investasi Untuk Riau Mangkrak

Kemudian Hijazi menambahkan tahapan selanjutnya akan kembali ke Mendagri untuk diregistrasi dan kembali divalidasi untuk dijalankan oleh Pemprov Riau.

Artinya, jika tahapan itu sudah dilalui, siap-siap sektor pembangunan infrastruktur terkait ekonomi, antisipasi bencana alam, arahan transportasi, lahan pertanian pangan, kehutanan, pelestarian lingkungan dan masih banyak lagi akan berjalan.

Seperti sektor investasi di Riau akan bergairah. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Evarefita nilai investasi yang saat ini gagal masuk ke Riau mencapai Rp53,948 triliun yang terdiri dari sektor domestik dan asing.

"Perinciannya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp42,15 triliun dari 160 perusahaan. Kemudian Penanaman Modal Asing (PMA) Rp11,7 triliun dari total 171 perusahaan yang tersandung saat melakukan pengurusan aplikasi perizinan prinsip," katanya Rabu, 28 Maret 2018 lalu.

Data itu merupakan laporan dari sepuluh kabupaten kota kecuali Kepulauan Meranti dan Kuansing. Sedangkan nilai kerugian berdasarkan pergerakan perekonomian dan multi efek mencapai Rp100 triliun lebih.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE 

Follow Twitter @red_riauonline

Subscribe Channel Youtube Riau Online

Follow Instagram riauonline.co.id