Pemprov Riau Rasionalisasi Anggaran, Dewan: Jangan yang Menyentuh Masyarakat

ILUSTRASI-ANGGARAN.jpg
(KEMENDAGRI.GO.ID)

Laporan: Hasbullah Tanjung

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana akan melakukan rasionalisasi anggaran pada APBD 2018 ini, mengingat dana transfer pusat untuk daerah masih tertahan, begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tercapai.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Demokrat Aherson meminta agar rasionalisasi yang dilakukan Pemprov tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Jika memang Pemprov perlu 'mengencangkan ikat pinggang' jangan sampai menyentuh hal yang mendasar bagi masyarakat," ungkap Aherson, Selasa 27 Maret 2018.

Dicontohkan Aherson, seperti biaya perjalanan dinas, biaya ATK dan biaya-biaya lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Itulah biaya yang bisa di rasionalisasikan

Kalau yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, diharapkan Aherson tidak ada pemotongan.

"Misalnya pembangunan 1 gedung, dipotong menjadi separuh gedung, juga tidak layakkan?" tambahnya.

Mengenai rasionalisasi anggaran di DPRD, Aherson mengaku tidak keberatan ada kegiatan dewan yang harus di tunda akibat rasionalisasi anggaran.

"Ya, tidak ada masalah. Perjalanan dinas kan ada triwulan, nanti bisa kita evaluasi," tutupnya.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE 

Follow Twitter @red_riauonline

Subscribe Channel Youtube Riau Online

Follow Instagram riauonline.co.id