700 Meter Lahan Tol Pekanbaru-Dumai Fase 1 Masih Bermasalah

Peninjauan-Pembangunan-Jalan-Tol.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ZUHDY FEBRIYANTO)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Jelang prosesi Ground Breaking jalan tol lintas sumatera Pekanbaru-Dumai yang akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan kedua Desember 2016 mendatang di lokasi fase 1, proses ganti lahan ternyata belum tuntas dan bermasalah.

 

Dari 2,6 kilometer lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan tol yang berada di wilayah administrasi Kota Pekanbaru, ada sekitar 700 meter lagi lahan yang belum dibebaskan karena pemiliknya tak mau melepaskan hak kepemilikannya untuk dibangun tol. Wilayah bermasalah tersebut berada di Kelurahan Muara Fajar, kecamatan Rumbai.

 

"Ada sekitar sepanjang 700 meter jalan dari gerbang tol ke arah bypass. Kelompok tani disana belum sepenuhnya menyerahkan atau memberikan kepastian kepada Pemko," kata Asisten III Sekdako Pekanbaru, Azmi, Sabtu, 12 November 2016.

Baca Juga: Ground Breaking Akan Dilaksanakan Presiden Jokowi Bulan Depan

 

Alasan masyarakat hingga kini tak mau melepaskan tanah yang diisi oleh perkebunan sawit ini dikarenakan Pemko Pekanbaru tak menawarkan sistem ganti rugi lahan seperti yang umumnya dilakukan. Azmi menuturkan sistem yang digunakan adalah sistem Konsolidasi Tanah (KT).

 

Sistem KT ini, kata dia, bersifat partisipasi. Ia menjelaskan bahwa dari 100 persen luas tanah yang dimiliki masyarakat, 30 persen akan diserahkan untuk pembuatan jalan tol tersebut. Sedangkan sisanya akan tetap dikelola oleh masyarakat sendiri.

 

"Jadi nanti pemerintah mengganti rugi tanaman dan bangunannya. Tapi kalau tanahnya tidak. Selama ini yang kita jalankan sistemnya seperti itu dan baru ketemu masalah di sini," urainya.

Klik Juga: Presiden Jokowi Akan Hadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Di Riau

 

Saat ini, upaya yang tengah ditempuh untuk menyelesaikan masalah lahan itu yakni dengan terus melakukan negosiasi dan sosialisasi. Namun jika tak menemukan jalan keluar, Pemko Pekanbaru bisa menggunakan jalur peradilan untuk memutus dan mengeksekusi lahan masyarakat.

 

"Upaya kita masih negosiasi dan sosialisasi. Pendekatan ke masyarakat juga dilakukan oleh camat dan lurah bersama BPN. Mudah-mudahan beberapa hari ini bisa selesai," imbuhnya.

 

"Rencana kita kan ground breaking tanggal 9 Desember. Untuk yang 700 meter ini Pak Sekda optimis. Ya kami juga optimis," pungkasnya.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline