Balai POM Minta Bayi Divaksin Ulang

VAKSIN.jpg
(REPUBLIKA.CO.ID)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Pekanbaru, Indra Ginting mengimbau kepada masyarakat yang memiliki balita untuk melakukan pengulangan pemberian vaksin pada balita mereka. Hal ini menyusul terungkapnya kasus vaksin palsu oleh Kepolisian Republik Indonesia di berbagai klinik dan rumah sakit di Pulau Jawa.

 

Menurut informasi yang Indra peroleh dari Menteri Kesehatan, ada intruksi untuk pemberian vaksin kembali pada balita yang telah melakukan vaksin baru-baru ini. Vaksin akan disalurkan langsung oleh pemerintah dari sumber yang resmi. (KLIK: Hati-hati, 20 Vaksin Terindikasi Palsu Ditemukan Tersebar di Pekanbaru)

 

"Informasi terbaru yang kita dapat dari Menteri Kesehatan, bagi yang sudah divaksin akan diulang kembali dan dipastikan vaksin yang digunakan akan di drop dari sumber yang resmi," imbuh Indra.

 

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Pekanbaru untuk berobat di rumah sakit pemerintah karena obat-obatan yang digunakan berasal dari sumber produksi yang resmi.

 

"Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik berobat di rumah sakit pemerintah karena rumah sakit pemerintah memperoleh vaksin dari sumber yang resmi," tutupnya. (BACA: BPOM Pekanbaru Sita Pangan, Obat Dan Kosmetik Ilegal Senilai Rp7 Miliar)

 

Dari data dan tes yang dilakukan, perbedaan antara vaksin palsu dan asli terletak pada tekstur cairan dimana vaksin palsu lebih kasar dibandingkan yang asli.

 

Mengenai dampaknya sendiri, hingga kini BPOM belum menemukan dampak yang fatal bagi balita penerima vaksin palsu. Namun Indra menjelaskan bahwa pembuatan vaksin palsu secara tidak higienis dapat menimbulkan dampak buruk bagi balita.

 

"Vaksin itu kan gunanya sebagai anti gen yang kalau bereaksi dengan tubuh akan menghasilkan anti body. Jadi kalau vaksin palsu, cairannya itu tidak memiliki pengaruh apa-apa. Tapi sia-sia saja karena kita beli harga vaksin sangat mahal," jelasnya.

 

Penyebaran vaksin palsu, menurut laporan dari BPOM dan kepolisian selama ini didistribusikan pada klinik dan rumah sakit swasta. Pasalnya, rumah sakit pemerintah didroping dari produksi resmi.