Ketua Partai Membelot di Pilpres, Ini Kata Pengamat

Adlin.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua DPW PAN Riau Irwan Natsir dinilai tidak menunjukkan etika politik dalam Pilpres 2019, sebab tidak mengikuti instruksi partai yang bergabung dalam koalisi partai pengusung Capres 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

"Harusnya dia mendukung capres yang didukung partai, kok dia mendukung yang lain? Politik kalau tidak ada etika ya semaunya saja," kata Pengamat Politik Riau Adlin, Rabu, 10 April 2019.

Menurut Adlin, ini menunjukkan bahwa fungsi Parpol di Indonesia yang seharusnya bertujuan menyatukan orang dengan ideologi sama tidak berjalan.

"Sekarang malah fungsi itu tidak jalan, entah apa alasannya, tapi saya yakin Parpol ini pasti menunggu momen Pileg 2019, karena Parpol pasti menghitung-hitung konsekuensi juga, Parpol kan tidak mau kehilangan massanya di daerah," ulasnya.

Nantinya, diprediksi Adlin akan terjadi restrukturisasi di dalam tubuh beberapa partai yang kadernya membelot seperti Bupati Kepulauan Meranti Irwan Natsir dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Mungkin Parpol sudah berpikir untuk mengganti, tetapi tentu dia menunggu kepastian yang jelas, dia tentu akan melakukan restrukturisasi dan akan mencari kader yang loyal, jadi partai ini masih menunggu," pungkasnya.

Diakui Adlin, para Parpol memang kesulitan dalam Pemilu serentak kali ini, sebab masyarakat akan melihat arah dukung Parpol ke Pilpres 2019.

"Misalnya Lukas Enembe mendukung Jokowi padahal dia partai Demokrat, ada benturan massa di sana, masyarakat mendukung Demokrat tapi mayoritas malah ke Jokowi," pungkasnya.

Pun begitu, dalam konteks kepala daerah kata Adlin, sebenarnya mereka harus memiliki komitmen sebab mereka adalah representasi Parpol.

Terkait statement Irwan Natsir yang pernah mengatakan bahwa sebagai Ketua DPW PAN dia masih mendukung Prabowo, sedangkan sebagai Bupati mendukung Jokowi Adlin menilai hal itu bahasa politik

"Kalau alasan itu, orangnya kan sama. Itu bahasa politik saja, kecuali orangnya beda. Memangnya kepala daerah bisa membedakan diri sebagai kepala daerah atau sebagai kader partai? Kan susah," tutupnya.