Aktual, Independen dan Terpercaya


16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Dukung Pemilu Anti Diskriminasi

Diskusi-HAKTP.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/FATMA KUMALA)


LAPORAN: FATMA KUMALA

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Perempuan dan keterlibatannya dalam pemilihan umum (Pemilu) masih menjadi polemik yang sering diperbincangkan. Banyak perempuan mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Untuk itu, memasuki tahun-tahun politik saat ini, Koalisi Anti Diskriminasi (Kasai) Riau berharap Pemilu mendatang tidak lagi ada diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) di Aula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Sabtu, 1 Desember 2018.

"Acara diskusi publik ini salah satu dari rangkaian 16 HAKTP, yang jatuh pada 25 November, mendukung Pemilu anti diskriminasi, yang mana catatan tahun ke tahun berdasarkan Komnas HAM dalam satu hari ada 3 perempuan dari 10 yang menjadi korban kekerasan. Nah, di Pekanbaru dari 100 kasus yang di tangani tahun ini 75% adalah perempuan dewasa dan anak perempuan," kata Ketua HAKTP, Herlia Santi.

Disampaikan Santi, Indonesia memiliki 185 juta penduduk yang sebentar lagi akan melakukan pemilu kepala daerah. Setengah dari jumlah tersebut adalah perempuan.

“Jadi pemilih perempuan itu cukup banyak. Ada sekitar 3,8 juta untuk Riau saja,” sebutnya.

Menariknya, diskusi yang bertajuk “Hapuskan Segala Bentuk Kekerasan Struktural, Wujudkan Pemilu Anti-Diskriminatif” ini, tak hanya membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam pemilu saja. Kasai juga menghadirkan penyandang disabilitas mental.

Menurutnya, keberadaan para penyandang disabilitas mental juga merupakan isu penting yang harus didiskusikan dalam keterlibatan mereka di pemilu.

Hal senada disampaikan oleh perwakilan Bawaslu Riau, Neil Antariksa. Ia menyebutkan pemerintah sudah mesti meningkatkan kepedulian terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan jumlah pemilih perempuan tidaklah sedikit. Selain itu, ia juga berpesan agar tidak lagi ada warga yang kehilangan hak pilih, baik perempuan maupun penyandang disabilitas mental.

Diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender sebagai isu HAM ini menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Neil Antariksa, Amirudin Si Jaka (Bawaslu Provinsi Riau), Lisda (Komisi Pemilihan Umum/KPU) Kota Pekanbaru, Leni (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia /HWDI) Riau, Lianny R (Rumpun Perempuan Anak Riau/Rupari) dan berbagai LSM di Pekanbaru.