Aktual, Independen dan Terpercaya


KLHK Turunkan Pokja Bantu Masyarakat Kelola Perhutanan Sosial

Direktur-Kemitraan-Lingkungan-pada-Ditjen-PSKL.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)
ombudsman

Laporan: Azhar Saputra

 

RIAU ONLINE, SIAK - Direktur Kemitraan Lingkungan pada Ditjen PSKL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Erna Rosdiana mengatakan bahwa tidak ada pembeda antara perusahaan dan masyarakat terkait pemanfaatan perhutanan sosial.‎

 

Peluang yang diberikan oleh negara sama besar untuk mendapatkan manfaat dari hutan negara tersebut. "Peluang masyarakat dan perusahaan itu sama besar dan kita tidak ada membeda-bedakan untuk di kami memberikan izinnya," ucapnya di Siak, Selasa, 27 Desember 2016.

 

Menurutnya pembedanya hanya terdapat pada peraturan yang diberikan kepada masyarakat atau pun perusahaan untuk dipergunakan dalam mengelola hutan negara tersebut.

Baca Juga: KLHK Jadikan Perhutanan Sosial Peluang Peningkatan Ekonomi

 

Untuk masyarakat dalam perhutanan sosial akan dibantu oleh kelompok kerja (pokja) yang ada di setiap Provinsi. "Kita bantu masyarakat dengan menurunkan pokja di setiap provinsi dan itu secara terus-menerus akan di kawal," katanya.

 

Erna mengatakan dengan menurunkan pokja, maka dapat diketahui siapa oknum yang memiliki niat jahat. Sebab, pokja memiliki kepedulian terhadap perhutanan sosial. "Mudah-mudahan dengan upaya seperti ini hal itu bisa dieleminer," imbuhnya.

 

Sedangkan untuk perusahaan dalam pengelolaan perhutanan sosial dilakukan dengan cara penegakan hukum oleh semua penegak hukum, baik itu TNI, Polri, Polhut dan bukan hanya dari KLHK sendiri.

Klik Juga: Wah, Pertama Kali Kunjungi Siak, Pejabat KLHK Ini Sudah Jatuh Cinta

 

"Kalau nantinya ada korporasi yang nakal menyangkut perhutanan sosial itu akan berjalan dengan baik kalau hukumnya juga berjalan. Kita tidak mungkin kontrol terus, oleh karena itu perlu pengawalan dari semua pihak," tandasnya.

 

"Ada peringatan 1,2 dan 3 yang disertai dengan pengecekan di lapangan. Setelah itu, prosedur dan proses hukumnya harus dilakukan penuh oleh Bupati," tutupnya.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline