IPW: Elite Jangan Minta Damai Aksi Esok, Tapi Minta Ahok Jaga Mulutnya

GUBERNUR-Basuki-Tjahaja-Purnama-Alias-Ahok.jpg
(INTERNET)

RIAU ONLINE, PEKANBARU -  Indonesia Police Watch (IPW) meminta kepada pra elite di negeri ini. politik, pemerintahan maupun kepolisian, jangan hanya mampu mengimbau mengimbau massa demo menjaga sikap dalam melakukan aksinya esok hari, Jumat, 4 November 2016.

 

Melainkan juga, elite juga harus mau mendesak agar Ahok bisa "menjaga mulutnya" sehingga tidak muncul kekacauan dan egaduhan publik seperti sekarang ini. 

 

"Harusnya Ahok segera introspeksi. Kasus ini patut menjadi pelajaran baginya untuk menjaga sikap dan menjaga mulutnya agar tidak sembarangan berkata-kata. Sebab mulutmu harimaumu," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, kepada RIAUONLINE.CO.ID, Kamis, 3 November 2016. 

 

Apalagi, tuturnya, sudah menjadi tragedi, apalagi Rabu, 2 November 2016, saat kampanye di Rawabelong, Ahok terpaksa diungiskan aparat dengan angkot karena kehadirannya ditolak warga. Artinya, Ahok sudah harus menyadari bahwa "mulutnya" sudah membuat repot aparat keamanan.

 

Baca Juga: Pakai Jubah Amankan Aksi Damai Esok, ICW: Polisi Jangan Lebay Lah

 

"Untuk itu elit jangan terlalu pasang badan buat Ahok, terutama jika Ahok tidak bisa menjaga mulutnya," kritik Neta. 

 

IPW juga meminta Polri harus bersikap profesional dan proporsional dalam menjaga aksi demo esok hari. Polri tidak perlu pula lebay dalam membawa atribut keagamaan tertentu dengan memakai jubah saat mengamankan unjuk rasa. 

 

Neta S Pane

NETA S PANE, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) 

 

Sebab, tuturnya, unjuk rasa esok hari tidak hanya ormas Islam, tapi sejumlah ormas non Islam juga ikut turut ke jalan. Bayangkan apa jadinya jika polisi bersorban bentrok dengan massa non Islam.

 

"Sikap lebay anggota Polri di lapangan hanya akan memancing dan memprovokasi situasi kian panas. Polri harus hadir sebagai negara dan bukan sebagai ormas yang bersorban dan berpeci," kritik Neta. 

 

Selain mengimbau massa agar bersikap tertib, Polri perlu juga menurunkan Propam untuk mengawasi aparatur kepolisian di lapangan agar tidak melakukan kesalahan prosedur dalam menjaga aksi demo.

 

Dengan demikian, jika terjadi kesalahan prosedur dan terjadi kekacauan akibat aksi demo, elit Polri jangan ragu-ragu untuk mencopot pejabat kepolisian yang bertanggungjawab. Sebaliknya, jika ada massa bersikap anarkis, polisi jangan ragu menindaknya.

 

"Dengan adanya kasus ini, sudah saatnya penyidik menangani kasus Ahok dievaluasi. Polri sebenarnya sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Ahok. Tapi karena penyidik kurang transparan dalam memaparkan perkembangannya, publik menjadi menduga-duga bahwa kasus Ahok tidak diproses," pungkasnya. 

 


Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline