Aktual, Independen dan Terpercaya


Dua Aksi Unjuk Rasa Terjadi di Jalan Jenderal Sudirman

Unjuk-Rasa-SP3.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)
ombudsman

Laporan: Azhar Saputra

 

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Dua aksi unjuk rasa, hari ini, Senin, 25 Juli 2016, berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di area tugu Zapin Pekanbaru. Kedua aksi itu melibatkan puluhan orang dari masing-masing kelompok demo.

 

Pantauan RIAUONLINE.CO.ID, unjuk rasa yang pertama terkait sosialisasi dari ‎Panwas Kota Pekanbaru Pembentukan Calon Anggota Panwas Kecamatan Kota Pekanbaru.

Mereka dalam aksinya mengajak masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon Panwas untuk di setiap kecamatan dan menyatakan kesiapan mereka dalam mengawal dan mengawasi pemilihan umum Kota Pekanbaru secara demokratis terutama menuju Pilwako Kota Pekanbaru 2017.

 

Demo

RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA

Unjuk rasa terkait sosialisasi dari Panwas Kota Pekanbaru Pembentukan Calon Anggota Panwas Kecamatan Kota Pekanbaru, Senin, 25 Juli 2016

 

Sedangkan unjuk rasa kedua ‎berlangsung di depan Polda Riau oleh Satgas rakyat Riau yang menolak penghentian penyelidikan/penyidikan perkara (SP3) terhadap 15 perusahaan.

 

Unjuk Rasa SP3

RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA

Satgas rakyat Riau berunjuk rasa di depan Polda Riau menolak penghentian penyelidikan/penyidikan perkara (SP3) terhadap 15 perusahaan, Senin, 25 Juli 2016

 

Perusahaan itu diantaranya PT Bina Duta Laksana, PT Ruas Utama Jaya, PT perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya timber, ‎PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelelawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya langgam, PT Rimba Lazuardi, PT PAN United, PT Parawira, PT Alam sari Lestari dan PT Riau Jaya Utama.

 

Aksi damai ini melibatkan puluhan orang dari Walhi Riau, Humendala, Wanapalhi, Mafakumpala, Suluh, LBH Pekanbaru, GMKI, Kaliptra, Slankr pekanbaru, Pondok Belantara dan Komunitas Riau.

 

Mereka menegaskan penghentian penyelidikan/penyidikan perkara (SP3)‎ oleh Kapolda Riau bertentangan dengan instruksi Presiden terkait penekanan mengoperasionalkan penegakan hukum secara maksimal untuk mencegah Karhutla kembali terjadi di Provinsi Riau.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline