Aktual, Independen dan Terpercaya


Langgar Kode Etik Bila KPU Komentari Putusan MK

RIAUONLINE, PEKANBARU - Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tanggal 9 Juli 2015 lalu, telah membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

 

Saat dimintai tanggapan putusan MK tersebut, Komisioner KPU Riau, Ilham Yasir enggan berkomentar dan menafsirkan putusan MK.

 

(Baca Juga: DPP PAN Setuju Dukung Poti-Erizal manu di Rohul

 

“Tugas KPU hanya menjalankan Undang-undang. KPU dilarang untuk mengomentari putusan MK dan putusan lain yang berhubungan dengan konteks Pemilu, karena itu melanggar kode etik profesi,” jelas Divisi Hukum ini menjawab RIAUONLINE.CO.ID, Rabu (22/7/2015).



Ia tak mempersoalkan jika orang non-KPU yang berkomentar dan menanggapi atas putusan itu. Namun jika yang menanggapi adalah pejabat KPU ataupun penyelenggara Pemilu, maka ia telah melanggar etik profesinya.

 

(Baca Juga: KPU Se-Riau Satukan Persepsi

 

"Saya berpesan kepada Komisioner KPU Kabupaten/Kota di Riau untuk tak melakukan hal tersebut, karena dapat mencoreng wajah KPU sendiri," tandas Ilham.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline