Masih Persoalkan Situng, Pengamat: Bawaslu Harus Bisa Baca Kondisi Politik

BAWASLU-Ilustrasi.jpg
(INTERNET)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pengamat politik Saiman Pakpahan menyayangkan statement Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan yang dinilainya bisa menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat yang sudah agak adem sekarang.

"Bawaslu harus bisa baca kondisi politik sekarang, dengan membaca kondisi mereka tahu bisa ambil sikap gimana," ujar Saiman, Rabu, 29 Mei 2019.

Tanggal 21-22 Mei, kata Saiman, merupakan puncak dari kerusuhan yang didasari perhitungan Pilpres yang mengalami kesalahan, dan diharapkan kondisi seperti itu harus bisa dijaga bersama.

"Masyarakat sudah mulai bisa menerima keadaan sekarang, kalau memang Bawaslu belum selesai, statement jangan begitu, tempuh jalur administrasi," tuturnya.

Kehadiran Bawaslu, disebut Saiman bertujuan agar bisa menjaga dan mengawal proses demokrasi di Indonesia agar lebih baik lagi, bukannya malah menjadi penyumbang konflik baru.

"Kalau begini tentu berpotensi membuka ruang konflik, harusnya Bawaslu tanpa mengurangi moral, mereka mampu berkontribusi dalam memberi kedamaian dan merajut kembali silaturahmi antar masyarakat. Kalau konflik terus ya gimana caranya," tutupnya.

Sebeleumnya, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, mengatakan, dari hasil pengawasan pihaknya, di Riau terdapat 164 form C1 yang salah input data ke Situng KPU.

"Sampai saat ini KPU Riau belum mampu menjelaskan terkait salah input C1 itu. Kenapa terjadi salah input? Dimana sebetulnya persoalannya? Berapa sih yang salah input? Dan kenapa bisa salah input?" kata Rusidi Rusdan

Sementara itu, Komisioner KPU Riau Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Nugroho Notosusanto menyayangkan pernyataan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan yang menyebut pihaknya belum memberikan keterangan terkait Situng yang salah.

Padahal, menurut Nugroho, Bawaslu RI sudah membuat keputusan bahwa dugaan kesalahan situng sebagai kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan diharapkan Bawaslu Riau bisa mensosialisasikan keputusan ini.

"Mestinya Bawaslu Riau mensosialisasikan penolakan ini, bukan malah seperti ini," keluh Nugroho, Selasa, 28 Mei 2019.

Yang memberi statement, sambung Nugie, bukanlah orang biasa melainkan seorang Ketua Bawaslu yang setiap keputusan dia harus diperhatikan oleh KPU Riau sebagai penyelenggara Pemilu.

"Sekarang situasinya kan sudah meredam, kalau ada statement begini, ya orang jadi wah (ribut lagi), harusnya kan statement bisa lebih arif lagi," ulasnya.