Mobil Dinas Diparkirkan di Kediaman Gubernur Saat Mudik, Pengamat: Patut Diapresiasi

Mobil-Dinas-Plat-Merah.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pengamat Kebijakan Pemerintah Riau Mexsasai Indra menilai upaya pemerintah provinsi Riau yang meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) memarkirkan kendaraan dinasnya di kediaman gubernur merupakan awal yang baik.

Dosen Univeristas Riau ini mengatakan, selama ini pandangan masyarakat ke pemerintah kurang baik karena tertangkapnya tiga Gubernur Riau secara berturut-turut karena kasus korupsi.

"Yang dilakukan Pemprov itu sesuatu yang patut diapresiasi untuk mengurangi stigma kurang bagus selama ini, karena gubernurnya tersandung kasus berkaitan dengan kewenangan, ini awal yang baik," ujar Mexsasai, Selasa, 28 Mei 2019.

Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik, kata Mexsasai, sudah jelas di mana kendaraan dinas merupakan public domain, bukan private domain.

"Kendaraan dinaskan gunanya untuk kepentingan dinas, sedangkan mudik itu kepentingan pribadi, tidak ada hubungan dengan dinas. Disana ada policy (kebijakan) yang diambil Pemda untuk pengawasan dan control penggunaan mobil dinas dengan memarkirkan kendaraan di kediaman gubernur," jelas Mexsasai.

Terkait mekanismenya, Mexsasai menyebut bisa saja Pemprov Riau akan melakukan absensi melalui BPKAD yang memiliki data terkait jumlah kendaraan dinas yang dipakai ASN Pemprov.

"Sebenarnya tidak hanya mudik, di luar mudik pun harusnya mereka udah sadar bahwa kendaraan dinas bukan untuk pribadi, kebijakan Pemprov hari ini mendorong budaya hukum birokrasi yang bisa membedakan antara private dan public," jelasnya.