PKH Banyak Tidak Tepat Sasaran, Dinsos Riau: Itu Program Nasional

Kepala-Dinas-Sosial-Provinsi-Riau-Dahrius-Husei.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Dahrius Husin angkat bicara terkait tudingan Komisi V DPRD Riau yang menyebut 60 persen penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.

Dikatakan Dahrius, PKH merupakan program nasional sehingga penyusunan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan, Pemerintah daerah hanya sekedar melakukan verifikasi dan validasi saja.

"Semuanya sudah by name by address, yang kemudian di verifikasi dan di validasi kabupaten kota untuk dilaporkan ke Jakarta," tegasnya, Selasa, 7 Mei 2019.

Data yang sudah diverifikasi ini, nantinya akan di SK-kan oleh pemerintah pusat.

Terkait adanya keraguan dan ketidakpantasan menurut masyarakat, Dahrius menduga hal tersebut mungkin saja dikarenakan tidak terpenuhinya syarat untuk menjadi KPM.

"Untuk masuk sistem itu harus isi data terpadu, ada syarat NIK. Kalau tidak ada NIK, ya sistem akan menolak. Makanya banyak yang harusnya berhak menerima karena tidak punya NIK, ya ditolak," tuturnya.

Masyarakat, sambungnya, juga bisa melaporkan ketidaksesuaian data ini kepada pendamping PKH yang sudah ditempatkan di setiap desa.

"Di sana ada pendamping PKH yang tugasnya memverifikasi data, kalau ada laporan di masyarakat yang tidak masuk, ya diusulkan. Lagian data itu sudah dibahas di musyawarah desa dan di SK kan Bupati," jelasnya.

Dahrius berharap kedepannya Disdukcapil bisa berkoordinasi terkait pembaharuan data ini, karena memang mayoritas masyarakat yang tidak memiliki KTP merupakan masyarakat yang masuk kriteria miskin.