Teken Kontrak Politik Dengan Buruh, Prabowo Akan Hapus Sistem Outsourcing

Prabowo-di-GOR-Remaja.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/SIGIT)

RIAUONLINE - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan menghapus sistem kerja kontrak atau sistem outsourcing jika terpilih menjadi presiden ke-8 RI.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade menjelaskan, keinginan Prabowo bahkan sudah disampaikan kepada buruh-buruh di Indonesia. Sebagai bukti, Prabowo sudah melakukan kontrak politik dengan para buruh di awal masa pencalonan dirinya sebagai capres.

"Pak Prabowo itu punya kontrak politik dengan temen-temen buruh tanggal 1 Mei 2018 salah satu programnya kita akan mencoba akan menghapus outsourcing," kata Andre di kawasan Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

Namun Andre menjelaskan bahwa penghapusan sistem kerja kontrak itu tidak akan dilakukan langsung oleh Prabowo.

Kata politikus Partai Gerindra itu, nantinya penghapusan akan dilakukan secara bertahap terlebih harus adanya kepastian hukum ketika sistem kerja kontrak memang benar-benar dihapus.

"Tentu tidak bisa langsung serta merta tapi ini komitmen pak Prabowo dan bang Sandi untuk memastikan buruh dan tenaga kerja Indonesia mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak dan kepastian hukum, kita akan lakukan itu, tentu secara bertahap," ujarnya.

Selama ini baik Prabowo maupun Sandiaga jarang menggembar-gemborkan soal keinginannya menghapus sistem kerja kontrak.

Meskipun begitu, Andre memastikan kalau Prabowo telah membubuhkan tandatangannya untuk berjuang mewujudkan keinginannya di depan para buruh.

"Perjanjiannya ada. Kita ada kontrak politik. Kan pak Prabowo sudah tandatangan," tandasnya.

 

Artikel ini lebih dulu tayang di Suara.com dengan judul: Prabowo Teken Kontrak Politik dengan Buruh, Isinya Hapus Sistem Outsourcing