Pertumbuhan Ekonomi 2018 Rendah, Begini Penjelasan Pemprov Riau

Sekdaprov-Riau-hijazi.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menanggapi pandangan fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Riau yang menyoroti tentang rendahnya pertumbuhan ekonomi di Riau tahun 2018 lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi di dalam rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda Jawaban Pemprov Riau tentang pertanggungjawaban APBD 2018.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar tersebut, Hijazi menyebut ada beberapa faktor yang menjadi rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 lalu.

"Kebijakan Amerika Serikat menurunkan defisit perdagangan yang berdampak melemahnya perdagangan dunia," kata Hijazi, Kamis, 20 Juni 2019.

Kedua, penurunan produksi dan melemahnya harga minyak bumi pada triwulan ke IV tahun 2018 menurut Hijazi juga menjadi faktor pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Tak hanya minyak bumi, menurunnya sejumlah komoditas utama Riau lainnya seperti kelapa sawit dan karet juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Riau.

Terakhir, sambung Hijazi, menurunnya tingkat produksi kayu akibat tidak diperbolehkannya Hutan Tanam Industri (HTI) melakukan penanaman kembali.

Faktor-faktor diatas, sepenuhnya tidak bisa dikendalikan oleh Pemprov Riau sehingga pada akhirnya berdampak pada beberapa indikator lain seperti tingkat penurunan kemiskinan dan pengangguran.

"Oleh karena itu, kedepan akan menjadi perhatian Pemprov Riau yang lebih mendorong pembangunan sektor riil yang berbasis UKM dan berkembang di masyarakat," tuturnya.

Adapun, pada paripurna sebelumnya, juru bicara fraksi PAN, Syamsurizal memberikan beberapa poin terhadap pertanggungjawaban APBD 2018.

Diantaranya, rendahnya pertumbuhan ekonomi, potensi pendapatan yang belum optimal tergali, serta adanya beberapa temuan BPK yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.