Politik Transaksional Mengakar, Ini Yang Harus Dilakukan Pemerintah

Ilustrasi-coblosan-pemilu.jpg
(internet)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pengamat politik Riau Saiman Pakpahan mendesak pemerintah untuk bisa meningkatkan standar pendidikan dan pendapatan masyarakat Indonesia agar bisa menciptakan demokrasi yang sehat.

Sebab, menurut Saiman, adanya politik transaksional di tengah masyarakat dikarenakan rendahnya pemahaman politik masyarakat dan kurang sejahteranya masyarakat.

"Harusnya masyarakat yang sangat banyak ini harus diberi pendidikan politik dan pekerjaan yang layak, misalnya minimal tamatan S1 dan penghasilan 4-5 juta perbulan," katanya, Senin, 29 April 2019.

Kalau pemerintah tidak bisa menciptakan kondisi begitu, maka caleg yang menawarkan idealisme akan tertindih oleh caleg yang memiliki kemampuan finansial berlebih.

"Pemerintah Indonesia tidak ada kemampuan gambar mengupgrade masyarakat, sehingga caleg bisa saja membayar ke masyarakat," tuturnya.

"Makanya, politisi yang bisa menang Pileg itu kebanyakan orang kaya, karena rakyat itu butuh uang bukan idealisme," tuturnya lagi.

Sementara, politisi muda seperti Faldo Maldini dan Miftah Nur Sabri kesulitan untuk berkompetisi dengan caleg yang kaya.

Saat disinggung kinerja Bawaslu terhadap upaya menghilangkan praktik politik transaksional ini, menurut Saiman Bawaslu hanya bersifat reaktif dan hanya sebatas menakut-nakuti saja.

"Bawaslu hanya menakuti saja dan tidak bisa menjadi Avengers Dldemokrasi, padahal hakikat demokrasi bukan menakuti, ada kaitan antara politik dengan ekonomi, jadi ekonomi harus ditingkatkan agar politik juga bisa ditingkatkan," tutupnya.